Ada Pemotongan Insentif Kader Posyandu, Kadiskes: Terserahlah

RADARLAMPUNG.CO.ID - Dinas Kesehatan (Diskes) Bandarlampung terkesan lepas tangan terkait adanya dugaan oknum memotong insentif kader Posyandu dan Puskeskel di Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal. Ya, belakangan diketahui oknum kader bernama Yenni dikeluhkan sejumlah pihak dengan tudingan memotong insentif kader. Namun, pihak dinas mengaku tidak tahu menahu terkait hal itu. \"Kami engga tahu ya. Kalau mereka sudah ada kesepakatan sebelum dibagikan enggak ada masalah, jadi kami enggak bisa apa-apa,\" kata Kepala Diskes Bandarlampung Edwin Rusli kepada Radar Lampung melalui sambungan telepon, Minggu (22/9) Edwin bilang, Yenni Bastian yang juga merupakan kader Posyandu itu tidak pernah melakukan koordinasi terkait adanya pemotongan tersebut. \"(Komunikasi) dengan Dinas Kesehatan engga ada juga. Jadi boleh tanya saja ke kadernya atau ibu Yenni bagaimana terkait kesepakatannya, kalau dengan dinas tidak ada,\" ujarnya. Ketika Radar Lampung menanyakan terkait sanksi yang akan diberikan kepada oknum bila tidak melakukan musyawarah, Edwin mengaku tak tahu. \"Kalau tidak ada kesepakatan (musyawarah) itu namanya, ya engga tahu. Yang penting bukan dari Dinas Kesehatan aja gitu, karena uang itu sudah kami berikan secara langsung, jadi kami tidak sepeser atau seperak pun memotong itu,\" ujarnya. Menurutnya, Dinkes tidak bisa memberikan sanksi karena potongan hanya terjadi di Kelurahan Pahoman. \"Jadi kami engga bisa juga (memberikan sanksi). Ya, mungkin hanya kesepakatan di kelurahan itu saja, kelurahan lain enggak katanya,\" ujar Edwin. Dirinya meminta para kader yang merasa tidak berkenan atas pemotongan oleh oknum tersebut, untuk berkomunikasi dengan oknum, agar potongan dikembalikan. Edwin enggan memberikan komentar terkait hal tersebut. \"Jadi lebih baik ibu-ibu itu yang minta sendiri saja ke ibu itu lagi. Iya diminta dikembalikan lagi saja. Terserahlah. Maksud saya, bukan dinas kesehatan yang urus, karena bukan urusan kami sebenarnya itu,\" imbuhnya. \"Tugas kami kan hanya mentransferkan dana itu, itu kan sudah, itu aja. Itu bukan tanggung jawab kita. Bisa dibilang itu oknum. Kita sudah sampaikan (sebelumnya) jangan sampai ada pemotongan,\" ujarnya. Mengenai kabar bahwa insentif kader Posyandu yang dipotong Yenni tersebut diperuntukan bagi dinas, lurah, juga bidan, Edwin hanya menjawab singkat. \"Engga ada itu,\" tampiknya. Menurut keterangan sumber Radar Lampung pemotongan insentif terjadi pada 20 kader Posyandu dan Puskeskel. Besarannya sekitar Rp75 ribu hingga Rp110 ribu. Pemotongan insetif dikabarkan terjadi pada kader Sub Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah (PPKBD) Kelurahan Pahoman, juga pada kader Sub Bina Keluarga Balita (BKB), Posyandu, dan Puskeskel. Pemotongan tersebut terungkap setelah dilakukan penelusuran kepada beberapa sumber Radar Lampung lainnya dari yang mengatakan, setidaknya dalam catatan, dirinya yang kader Sub PPKBD mengalami pemotongan Rp230 ribu dari Rp600 ribu. \"Kami kaget dong waktu pembagian (22 Agustus 2019), begitu saya tanda tangannya Rp600 ribu, kok tiba-tiba saya hitung cuma Rp370 ribu, wajar dong kalau saya nanya. Saya bekerja capek, kadang dimarahi orang,\" katanya kepada Radar Lampung di rumahnya, Sabtu (21/9). Lalu, salah satu kader sub BKB Pahoman mengungkapkan, dirinya juga mengalami pemotongan sebesar Rp350 ribu. Pemotongan atas insentif Rp600 ribu per semester. \"Kalau saya sub BKB waktu itu menerima gaji cuma Rp250 ribu, dipotong Rp350 ribu. Saya tanya dong. Kok saya dapatnya segini. Kata dia buat beli baju terus bayar pajak sama uang kas, loh kok engga musyawarah dulu, terus dia langsung marah kan sudah saya bilangin buat beli seragam, beli buku, emang kita bukunya dari mana kalau engga beli sendiri,\" jelasnya. Lalu ada juga yang mengungkapkan pemotongan juga terjadi terhadap kader Posyandu. Kader terkait saat pembagian pada 28 Agustus 2019 meneima sebesar Rp1.240.000 padahal aslinya yang diaketahui sebesar Rp1.350.000. \"Gaji itu besarannya Rp1.350.000, katanya mau dipotong Rp50 ribu tapi nyatanya saya terima Rp1.240.000. Jadi potongannya sebesar Rp110 ribu. (Pihak kelurahan) enggak ini (tidak memberikan keterangan), makanya kok gedek amat potongannya,\" terangnya. Dirinya mengatakan, pemotongan untuk kader Posyandu sudah terjadi selama ia menjadi kader, tetapi besarannya hanya Rp50 ribu untuk kali ini (Semester I-2019) dipotong sebesar Rp110 ribu. Kemudian, yang diketahui, Kader Puskeskel yang insentifnya sebesar Rp1.350.000 dipotong Rp75 ribu-Rp110 ribu. \"Tapi cuma satu orang aja yang dipotong Rp110 ribu,\" ungkap sumber. Terkait hal tersebut, sumber menyebutkan seluruh dana dikoordinir oleh dua orang Kader Sub PPKBD Pahoman yakni Yenni Bastian dan Era Wati. Berdasarkan konfirmasi keduanya membantah keterangan tersebut. Menurut Yenni potongan-potongan tersebut adalah dana penyisihan untuk kebutuhan organisasi. \"Itu bukan potongan. Kita kan ada kegiatan, masak semuanya saya yang nanggung, itu buat organisasi. Sudah saya jelaskan ke mereka. Semisalnya, saya keliling minta tanda tangan, masak bolak balik ke dinas. Cuma dikasih Rp50 ribu loh buat tranport kami berdua,\" katanya. Menurutnya dana tersebut sepenuhnya untuk kepentingan organisasi seperti dana kas, transportasi, perkumpulan, seragam, buku, dan sebagainya. \"Selama ini kader-kader di sini fakum enggak ada buku sama sekali. Saya malu. Saya ingin membuat mereka maju. Ini dana oleh dan untuk kita, untuk kekompakan,\" tetangnya. Meskipun demikian, Yenni dan Wati tidak membantah adanya potongan tersebut yang mereka sebut sebagai dana penyisihan yang digunakan untuk kebutuhan organisasi. Namun, mereka juga mengungkapkan bahwa tidak tercatat dalam pembukuan. Diketahui, menurut keterangan sumber jumlah Kader Sub PPKBD berjumlah 33 orang, Sub BKB sebanyak 13 orang, Posyandu sebanyak 15 orang, dan Puskeskel sebanyak 5 orang. Berdasarkan keterangan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bandarlampung Yurida, yang membawahi kader sub BKB dan sub PPKBD Pahoman, tetap memberikan tanggan yang sama seperti sebelumnya terkait dana insentif yang diduga dipotong. Menurutnya, tidak ada yang dinamakan pemotongan melainkan dana tersebut untuk disisihkan dalam menjalankan aktvitas organisasi. \"Seperti yang kemarin bahwa tidak ada yang namanya pemotongan. Itu dana penyisihan buat beli pakaian, kas, buku-buku, dan kegiatan mereka-mereka itulah,\" pungkasnya. (apr/sur) 

Sumber: