Serikat Buruh Tolak Omnibus Law

radarlampung.co.id-puluhan masa yang tergabung dalam serikat pekerja/buruh se Provinsi Lampung menggelar aksi tolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja dan Iuran Kenaikan BPJS Kesehatan di  Provinsi Lampung Senin (20/1).

Salah satu kordinator lapangan Sulaiman mengatakan alasan penolakan Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja sangat merugikan buruh di Provinsi Lampung. \"Pertama RUU omnibus law cipta lapangan kerja sangat manipulatif,\" beber Sulaiman.

Dia melanjutkan Omnibus law cipta lapangan kerja akan merevisi 74 undang-undang yang sesungguhnya adalah strategi pemerintah yang keliru menciptakan lapangan kerja melalui perbankan iklim investasi dan ekosistem perekonomian dengan menghilangkan hambatan-hambatan investasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5 persen.

\"Melalui omnibus law cipta lapangan kerja, pemerintah akan menetapkan kembali strategi yang keliru mengutamakan investasi asing, di sertai dengan pemberian berbagai insentif seperti strategi pemerintah pak Jokowi 5 tahun pertama yang gagal. kemudian strategi pemerintah mengabaikan faktor konsumsi rumah tangga yang merupakan faktor penting dan pertumbuhan ekonomi yaitu sekitar 55 persen,\" tambahnya.

Belum lagi, masuknya investor asing terutama perusahan-perusahan Cina dari industri semen ke Indonesia di saat pabrik-pabrik mengalami over produksi. Sementara satu sisi, daya beli masyarakat rendah membuat pabrik semen yang ada malah makin semrawut.

\"Belum lagi ketika yang masuk perusahaan-perusahaan subkontraktor di sektor tekstil, garmen, sepatu, tentunya marginnya sudah tinggal sisa sehingga yang dikejar mereka adalah lahan murah dan upah buruh yang murah,\" tambahnya.

Kemudian soal penghambat investasi, jika pemerintah serius akan menghilangkan hambatan investasi dan kerangka cerita lapangan kerja, maka pemerintah jangan keliru menjadikan masalah upah pesangon dan hubungan kerja yang berkualitas menjadi hambatan investasi.

Sebab, menurut lembaga investasi modys pada awal Desember 2019, menyatakan bahwa bukan upah murah yang menyebabkan para investor lebih memilih memindahkan investasinya dari China ke Vietnam Thailand dan Malaysia tapi karena adanya kesamaan produk ekspor dengan China.

\"Kami juga mendesak untuk menyetop kebijakan upah murah pada akhir 2013 presiden SBY di depan kabin menyatakan sudah saatnya Indonesia sebagai middle income country meninggalkannya kebijakan upah murah. komitmen SBY dibuktikan dengan adanya kenaikan upah minimum yang signifikan antara 20 hingga 40 persen yang berdampak pada naiknya daya beli buruh dan masyarakat. sementara kebijakan pasar kerja yang fleksibel akan menghancurkan masa depan anak bangsa karena bekerja dengan minim perlindungan dan kesejahteraan,\" tambahnya.

Selain itu, pendemo juga menuntut keberpihakan dan perlindungan kepada kaum buruh yang memiliki posisi tawar yang rendah terhadap perusahaan negara tidak boleh apalagi ada Jepang yang menerapkan kebijaksanaan tanam paksa, kerja paksa dan romusha karena pasal-pasal dalam undang-undang 1945 punya semangat kuat memproteksi kaum buruh dan kaum lemah lainnya dari praktek penjajahan ekonomi.

Sementara rombongan aksi sendiri diterima Komisi V DPRD Provinsi Lampung. Perwakilan anggota Komisi V Aprilliati menerima semua asprasi para aksi, dirinya siap menampung dan meneruskan aspirasi ini kepada pimpinan Komisi dan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung.

\"Karena saat ini pimpinan tidak ada ditempat, maka kami akan rapatkan dengan pimpinan komisi dan pimpinan dewan soal aspirasi ini. Sehingga bisa lahir rekomendasi sehingga teman-teman di pusat serta  pemerintah pusat bisa mempertimbangkan,\" tandasnya. (rma/yud)

Sumber: