Anak Muda Telurkan Rekomendasi untuk Pemerintah, Begini Bunyinya

Anak Muda Telurkan Rekomendasi untuk Pemerintah, Begini Bunyinya

RADARLAMPUNG.CO.ID - Perencanaan pembangunan perlu melibatkan remaja. Sebab, mereka jualah yang nantinya menentukan nasib negara. Karenanya keterlibatan mereka harus dimulai sejak dini. Remaja pun sejatinya menjadi tumpuan utama untuk menjaga penduduk tumbuh. Pada masa mendatang, remaja itulah yang akan menjadi dewasa, berkeluarga, dan menentukan masa depan negara. Karena itu, remaja harus disiapkan dari sekarang agar menjadi penduduk yang produktif dan berkualitas. Demikian diutarakan Niluh Resmiadi selaku Youth Representative dalam gelaran The 1st International Conference on Indonesia Family Planning and Reproductive Health (ICIFPRH) yang berlangsung di Hotel Sahid Raya Yogyakarta, 30 September sampai 2 Oktober 2019. Pada kesempatan itu, mewakili anak muda, Niluh menyampaikan beberapa rekomendasi. Antara lain, sangat mengharapkan terjadinya kolaborasi antara orang dewasa dan remaja terkait program pendidikan kesehatan reproduksi (Kespro). Dirinya juga menyampaikan bahwasanya para anak muda sangat mendorong koordinasi antara pemerintah dengan remaja, sehingga program-program KB dan Kespro untuk remaja lebih memiliki dampak jangka panjang dan tidak tumpang tindih. Mereka pun menginginkan adanya program comprehensive sexual education. \"Ke depannya, kami tidak ingin mendengar pemerintah atau pemangku kepentingan mengatakan: kami sudah melibatkan mereka (remaja), melainkan remaja dapat mengatakan: kami sudah terlibat untuk kami (sendiri),\" tegasnya. Secara lengkap, berikut ini bunyi dokumen pernyataan anak muda yang tercetus dalam ICIFPRH 2019: Menegaskan bahwa pelibatan orang muda yang inklusif adalah pelibatan secara aktif dalam aspek strategis secara integratif dan komprehensif, yang menjunjung asas keterbukaan bagi seluruh remaja tanpa memperhatikan identitas maupun status orang muda tersebut dan mendorong kelompok yang dimarjinalkan untuk dapat berperan aktif dalam proses pembangunan. Bahwa orang muda yang berkualitas adalah orang muda yang memiliki kepercayaan diri, empati dan kepekaan, keinginan yang kuat, mampu berpikir kritis, kreatif, serta mampu menganalisis masalah dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Orang muda juga didorong untuk memiliki rasa bertanggung jawab, saling menghargai (respectful), jujur, dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Mengingat kembali, nilai, tujuan, dan prinsip dokumen ICPD 1994, Kairo, perihal Reproductive Rights and Reproductive Health yang mengungkapkan aspek penting yang terdapat pada kesehatan reproduksi yang melingkupi: Keluarga Berencana, infeksi menular seksual dan penanganan HIV/AIDS, seksualitas dan relasi gender, pemberian akses informasi dan layanan kesehatan reproduksi pada orang muda. Mengungkapkan, semangat bersama untuk hidup dalam situasi-lingkungan yang mendukung, mendorong masyarakat dan pemerintah untuk saling menghormati, melindungi, serta memfasilitasi anak dan orang muda Indonesia mendapatkan hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual. Menegaskan, nilai-nilai bersama tentang masa depan anak dan orang muda Indonesia dalam aspek kesehatan reproduksi dan seksual yang ditetapkan dalam Rekomendasi Hasil ICPD 1994, Simposium Praktik Cerdas GKIA 2015, Indonesian Youth Diversity Celebration 2013, Global Youth Forum Declaration 2012, Youth Summit 2017, dan Sumpah Pemuda Milenial 2018. Menyambut dilaksanakannya International Conference on Indonesia Family Planning & Reproductive Health 2019, yang pada umumnya memiliki tujuan untuk mengembangkan sebuah komitmen bersama mengenai isu terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Menekankan keterkaitan hak-hak, tugas, dan tanggung jawab warga negara dan Negara secara bersama dalam semangat persatuan dalam keberagaman pada upaya promotif, preventif, kuratif,serta rehabilitatif untuk pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual bagi orang muda. Kami orang muda Indonesia berkumpul pada Youth Pre-Conference pada tanggal 28-29 September 2019 menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:  Mendorong pemerintah, NGO/CSO, Badan PBB, dan lintas pemangku kepentingan untuk memberikan investasi yang berkelanjutan terhadap informasi dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi orang muda yang berbasis platform digital dalam upaya pencegahan informasi yang tidak bertanggung jawab (hoax). Melibatkan orang muda ragam identitas, dengan prinsip inklusif dalam pengembangan program, konten-konten terkait kesehatan seksual dan reproduksi untuk orang muda, termasuk memberikan ruang bagi orang muda untuk memulai proyek-proyek inovasi terkait kesehatan seksual dan reproduksi dalam era digital agar mudah diakses dan ramah. Mendorong kebijakan integrasi pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas komprehensif (CSE) dalam kurikulum nasional dan pembiayaannya dalam RPJMN dan RPJMD untuk memastikan implementasi pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual dapat terlaksana dengan komprehensif di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Memastikan kementerian terkait bekerja sama dengan lintas pemangku kepentingan (baik instansi terkait, NGO/CSO, Badan PBB, guru, tenaga kesehatan, maupun individu orang muda ragam latar belakang dan identitas) untuk membahas materi, metode, dan implementasi pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas secara berkala. Proses tersebut diwadahi dalam kelompok kerja nasional maupun daerah yang bekerja secara akuntabel, transparan, dan inklusif. Memastikan kualitas guru dan fasilitator sebaya yang mengajar pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual yang diberikan peningkatan kapasitas berkala, memiliki lingkungan yang kondusif dan mendukung untuk implementasi pengajaran pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas, serta mempertimbangkan beban kerja yang rasional dan apresiatif. Mengingat kembali bahwa optimalisasi pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas harus diintegrasikan dengan layanan kesehatan yang ramah remaja, promosi, serta edukasi terhadap orang tua dalam memastikan orang muda ragam identitas memperoleh hidup yang sehat dan berkualitas serta tidak berisiko. Memastikan pemerintah nasional dalam hal ini kementerian kesehatan dan BKKBN untuk meningkatkan informasi dan layanan kesehatan dan keluarga berencana bagi orang muda dengan pendekatan menyeluruh serta inklusif bagi remaja ragam identitas, termasuk kebutuhan layanan khusus dan spesifik berbasis kebutuhan merujuk pada panduan nasional PKPR dan Panduan Program Generasi Berencana. Mendorong pemerintah nasional untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, termasuk kader kesehatan remaja (dokter kecil, konselor sebaya, fasilitator remaja, dan GenRe) untuk memberikan layanan kesehatan ramah remaja bagi orang muda, terbebas dari segala stigma dan diskriminasi. Revitalisasi program layanan kesehatan remaja yang terintegrasi, dalam hal ini program kesehatan remaja di bawah Kementerian Kesehatan dan BKKBN, seperti PKPR, Posyandu Remaja, PIK R/M untuk menghindari tumpang tindih implementasi program, penganggaran, dan arah kebijakan. Mendorong pemerintah mengintegrasikan perubahan iklim, kebencanaan, dan HKSR ke dalam praktik pemerintah dan berkolaborasi untuk menciptakan sinergi aksi iklim agar dapat menciptakan mitigasi, ketahanan, dan adaptasi yang efektif. Memastikan pemerintah memperbaiki struktur pusat evakuasi yang aman serta memastikan ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas informasi dan layanan kesehatan reproduksi dan seksual yang berkualitas termasuk bagi orang muda, terutama perempuan, anak perempuan, dan penyandang disabilitas. Memastikan sistem koordinasi antar institusi, baik pemerintah maupun lintas pemangku kepentingan, untuk dapat terintegrasi satu sama lain dalam kaitan pemenuhan hak orang muda dan melibatkan secara aktif orang muda dalam pengambilan keputusan atas kebijakan maupun program yang berkaitan dengan kebutuhan dan hak orang muda. Mendorong adanya kebijakan terkait keterbukaan akses anggaran, layanan, sarana dan prasarana, bagi orang muda yang menyeluruh dan ramah serta dapat dipertanggungjawabkan. Memastikan terbentuknya kelompok kerja yang terdiri dari remaja ragam identitas, perwakilan masyarakat dan NGO untuk menindaklanjuti dan memonitoring hasil rekomendasi dari Youth pre-conference ICIFPRH 2019. Yogjakarta, 28-29 September 2019 (sur) 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: