Suarakan Aspirasi lewat BPJS Kesehatan Mendengar

RADARLAMPUNG.CO.ID - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengoptimalkan sinergitas lintas sektoral dengan seluruh instansi dan jaringan masyarakat. Ini dilakukan melalui program inovasi BPJS Kesehatan Mendengar.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron mengatakan, pengenalan program tersebut bertujuan untuk menyaring semua masukan.

Baik saran dari para stakeholder JKN-KIS maupun menambahkan mutu pelayanan kepada seluruh peserta. Mulai dari masyarakat tenaga medis dan lainnya.

\"BPJS Kesehatan Mendengar ini membantu kami melakukan pemetaan kebutuhan stakeholder untuk dijadikan evaluasi, masukan, dan acuan dalam mengelola program JKN-KIS lima tahun ke depan,\" kata Ali Ghufron saat konferensi pers melalui zoom meeting, Senin (8/3).

Bahkan tidak menutup kemungkinan bila aspirasi tersebut akan menjadi sasaran strategis jangka panjang BPJS Kesehatan. \"Intinya, ingin mendengar para pemangku kepentingan,\" tegasnya.

Dilanjutkan, kegiatan BPJS Kesehatan Mendengar menggunakan tiga metode. Terdiri dari pertemuan offline atau kunjungan langsung ke pemangku kepentingan, melalui pertemuan online, serta e-Form, yakni formulir elektronik yang akan diedarkan BPJS Kesehatan untuk diisi oleh para pemangku kepentingan.

\"Hasil kegiatan tersebut selanjutnya akan dikompilasi dan menjadi masukan bagi penyusunan strategi organisasi. Di samping itu, masukan juga akan kami manfaatkan untuk mengembangkan inovasi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, kepuasan peserta serta menjaga keberlangsungan program JKN-KIS,\" bebernya.

Dalam kesempatan tersebut, Ali Ghufron bersama-sama melakukan kick off BPJS Kesehatan Mendengar dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Achmad Yurianto.

Dante menekankan kepada seluruh jajaran BPJS Kesehatan tentang pentingnya mendengar suara publik dimanapun berada.

\"Mendengar dengan empati untuk memahami dan mengerti. Bukan sekadar mendengar untuk menjawab dengan kata-kata. Pemikiran dan masukan-masukan mereka merupakan hal yang sangat penting. Sebab JKN-KIS merupakan program nasional yang dalam pelaksanaannya perlu dukungan dari berbagai stakeholder. Baik di tingkat pusat maupun daerah,\" tegas Dante.

Selain itu, dalam hal keadilan dan mutu pelayanan, juga diperlukan penambahan fasilitas kesehatan di daerah, penguatan mutu layanan, serta penguatan manfaat promotif preventif di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). (mel/ais)

Sumber: