Tegur RSUDAM, Nunik Minta Perbaikan Cara Berkomunikasi ke Publik

RADARLAMPUNG.CO.ID - Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek  (RSUDAM), Kamis (12/9). Kedatangannya untuk mendengarkan penjelasan permasalahan internal dan keluhan rumah sakit daerah yang pasiennya ditolak masuk. Rapat diskusi di lantai dua gedung administrasi RSUDAM itu dihadiri beberapa pihak. Di antaranya direksi rumah sakit tersebut juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana. Dalam diskusi tersebut Nunik -sapaan akrab Wagub- mengungkapkan, kedatanganya tersebut bertujuan untuk mendengar klarifikasi pihak rumah sakit terhadap pemberitaan mengenai pelayanan yang sempat dihentikan. “Jadi beberapa yang dibahas terutama pada beberapa aspirasi yang mencuat kemarin dan kawan-kawan RS Abdul Moeloek kalau dari informasi sudah duduk bersama, dan pelayanan juga kita minta lebih baik lagi,” katanya saat diwawancarai radarlampung.co.id setelah rapat. Dan terkait pemeberitaan yang menyebutkan mengenai penolakan yang dilakukan pihak RSUDAM, Nunik meminta agar rumah sakit memperbaiki cara berkomunikasi terhadap publik. “Perlu disadari ini (RSUDAM, red) kan rujukan terakhir jadi tidak semua masuk ke sini. Jadi kalau ada macam informasi ditolak setelah kita konfirmasi hal itu bukan ditolak karena memang ruangan sudah full sehingga dikirim yang ke tipe B, jadi mungkin saya lebih arahkan untuk komunikasi ke publiknya perlu dipersimbahkan jadi biar tidak miskomunikasi,” ucapnya. Selain itu, Orang nomor dua di Lampung itu juga mengungkapkan, kedepannya ia berencana mengadakan program mendapatkan pelayanan dengan mudah untuk masyarakat miskin yang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan di seluruh Lampung. “Kita diskusikan nanti kalau ada yang miskin dan seterusnya kita sedang siapkan secara umum, nanti bukan hanya di RS Abdul Moeloek, tapi di daerah lain jika kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan di daerah-daerah kita sedang siapkan skenarionya secara keseluruhan di Lampung. Tidak boleh lagi orang  miskin tidak mendapatkan atau kurang mendapatkan pelayanan yang maksimal dan upayakan yang terbaik,” ungkapnya. Terkait anggaran yang akan dikucurkan untuk perencanaan program tersebut dirinya mengaku akan kembali berdiskusi untuk menjumlah berapa nominal yang dibutuhkan. “Secara spesifik bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki BPJS Kesehatan ataupun asuransi itu kemungkinan yang kita akan tambah. Dananya belum dihitung. Nanti dihitung dulu oleh Dinkes dan rumah sakit,” tandasnya. (mel/sur)

Sumber: