Tender Pekerjaan Nyaris di Akhir Tahun, Komisi III: Kita Monitor, Kalau Tidak Benar Sikat!

RADARLAMPUNG.CO.ID - Tender pekerjaan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung melalui Organisasi Parangkat Daerah (OPD) di webside lpse.bandarlampungkota.go.id masih berlangsung. Terpantau hingga hari ini (4/9), ada 160 paket yang telah ditanyangkan di LPSE selama tahun 2021. Rata-rata paket telah selesai ditender. Namun paket yang ditender belum ada dari APBD Perubahan 2021. Ada beberap peket pekerjaan yang bersumber dari APBD murni 2021, meski sudah ada pemenangnya, namun tendernya nyaris di akhir tahun. Seperti pembangunan gedung RS Tjokrodipo yang dibuat 28 Agustus lalu dengan pagu Rp5 miliar serta pembangunan drainase/talud di Belakang Mall Bumi Kedaton yang dibuat 1 September lalu, dengan nilai pagu Rp1,88 miliar. Kemudian, pembangunan kantor Kelurahan Enggal yang dibuat 28 Agustus lalu, dengan nilai pagu Rp2 miliar; pemangunan kios pusat UMKM Terminal Sukaraja yang dibuat 28 Agustus lalu, dengan nilai pagu Rp1,5 miliar; dan lainnya. Menyikapi hal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bandarlampung akan mengawasinya. Hanaya memang, menurut Ketua Komisi III DPRD Bandarlampung Yuhadi pekerjaan yang ditenderkan tersebut tidaklah dipaksakan. Sebab telah ada di dalam APBD tahun anggaran 2021. \"Ini nggak ada maksa-maksa, dalam APBD-nya sudah ada,\" ujarnya usai saat ditemui di area Ruang Paripurna DPRD setempat, Senin (4/9). Begitu juga saat disinggung terkait pekerjaan penyekatan Gedung DPRD Kota Bandarlampung dengan nilai sekitar Rp9.888.569.000. Menurut Ketua DPD II Partai Golkar Kota Bandarlampung itu, hal ini merupakan suatu kebutuhan, karena kantor DPRD yang butuh perbaikan. \"Ini kebutuhan. Ini kan gedungnya hancur. Masak kantor DPRD hancur nggak dianggarkan ya kan?,\" terangnya. Ditanya apakah pekerjaan tersebut dapat selesai sebelum tahun 2021 berakhir, dirinya menyatakan akan memantau prosesnya. \"Kalau selesai gaknya, kita lihat aja nanti. Mungkin ya tendernya lambat, kita lihat aja,\" ucapnya. Ia menambahkan, ada mekanisme jika pekerjaan tidak selesai sampai waktu yang ditentukan. Uang yang dianggarkan akan pulang ke negara. \"Kita monitor, kalau tidak benar sikat,\" tegasnya. (pip/sur)

Sumber: