Terapkan Strategi Penanganan Covid-19 Dari Hulu ke Hilir

RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah menerapkan berbagai upaya dan penerapan strategi penanganan Covid-19 dari hulu ke hilir. Langkah ini untuk menghadapi gelombang ketiga akibat adanya varian Omicron.

Sejumlah kebijakan, di antaranya PPKM sampai ke level mikro, pembentukan satgas di tingkat desa/kelurahan, penguatan infrastruktur kesehatan, pengaturan kebijakan protokol kesehatan, dan upaya lainnya terus dilakukan dan terus dimonitor bersama secara ketat.

Percepatan vaksinasi primer dan booster juga terus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia untuk mempercepat pengendalian pandemi serta mempersiapkan agar pandemi bergeser menjadi endemi.

“Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen, kerja sama, dan kerja keras Kepala BNPB beserta seluruh jajaran, serta hadirin semua, yang selama ini terus fokus dalam melakukan penanggulangan bencana. Baik bencana alam, maupun non alam, serta dalam semua tahapan. Termasuk upaya mitigasi pra bencana, tanggap darurat saat bencana, sampai dengan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemulihan ekonomi pasca bencana,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutannya secara virtual pada Rakornas BNPB, Rabu (23/2).

Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi dan sebagai stimulus ekonomi masyarakat guna meningkatkan ketangguhan serta kemandirian masyarakat, pada tahun 2022 telah dialokasikan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp455,62 triliun untuk penanganan pandemi bidang kesehatan, perlindungan kepada masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi.

Pemerintah juga mendorong front loading belanja negara, termasuk dana PEN di awal tahun 2022 dan ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Q1-2022. Termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem.

Untuk itu, dilakukan percepatan pencairan Perlinsos mulai Februari. Antara lain PKH, Sembako, BLT Desa, kartu Pra Kerja, serta Bantuan Tunai PKL dan Warung (BT-PKLW) yang diperluas untuk nelayan di 212 kabupaten/kota prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem.

Selain itu, pemerintah memberikan berbagai kemudahan dan relaksasi dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di masa pandemi. Mulai dari peningkatan KUR tanpa agunan tambahan, perpanjangan subsidi bunga, dan kemudahan syarat administrasi.

Guna membangun ketangguhan ekonomi, penguatan usaha/bisnis khususnya pada sektor kritis, termasuk UMKM, terus didorong dengan implementasi sistem manajemen kelangsungan usaha untuk meminimalisir potensi kerugian ekonomi akibat berbagai gangguan. Termasuk dari bencana, agar pemulihan usaha pasca bencana dapat lebih cepat.

Anggaran merupakan salah satu faktor kunci dalam pelaksanaan berbagai program terkait penanggulangan bencana. Saat ini, anggaran untuk respon, tanggap darurat dan rehabilitasi jauh lebih besar dibandingkan anggaran untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB). (rls/ais)

Sumber: