Ternyata, Gubernur Lampung Bakal Lantik Tujuh Kada Secara Langsung

Ternyata, Gubernur Lampung Bakal Lantik Tujuh Kada Secara Langsung

RADARLAMPUNG.CO.ID - Pelantikan Kepala Daerah (Kada) hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, yang semula akan dilakukan secara daring ternyata berubah. Ya, pelantikan bakal dilakukan secara langsung, Jumat (26/2) mendatang. Dari delapan daerah yang melakukan Pilkada lalu, tujuh kada akan dilantik di Balai Keratun lantai tiga. Ketujuh Kada yang direncanakan akan dilantik Jumat ini yaitu Eva Dwiana-Deddy Amrullah dari Bandarlampung. Lalu Nanang Ermanto-Pandu Kesuma Dewangga dari Lampung Selatan; Wahdi-Qomaru Zaman dari Metro; Dawam Rahardjo-Azwar Hadi dari Lampung Timur; dan Dendi Ramadhona-Marzuki dari Pesawaran. Kemudian, Raden Adipati Surya-Ali Rahman dari Way Kanan dan Musa Ahmad-Ardito Wijaya dari Lampung Tengah. Sementara untuk Kada Kabupaten Pesisir Barat masih berlangsung sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Fahrizal Darminto mengatakan, hari ini pihaknya baru saja mengikuti rapat virtual bersama Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelantikan kepala daerah. Di mana, kata Fahrizal, sebelumnya Gubernur Lampung Arinal Djunaidi telah mengirim surat kepada Kemendagri untuk melakukan pelantikan secara langaung, meski sebelumnya ada surat edaran pelantikan dilakukan secara daring. \"Karena pak gubernur mau melakukan pengarahan secara langsung. Dan mereka memberi izin diperkenankan, serta ada beberapa daerah secara langsung juga. Di Lampung pelantikan hari Jumat,\" ujarnya, Rabu (24/2). Ia menegaskan penerapan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 dalam pelantikan adalah harga mati. Karena Lampung dapat izin melakukan pelantikan secara langsung dengan jaminan mampu menerapkan prokes Covid-19. Peserta yang hadir dalam pelantikan pun menurut Fahrizal sangat dibatasi. Yang hadir hanya Bupat/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota beserta istri. \"Jadi setiap daerah hanya boleh empat orang. Yang dilantik ada tujuh daerah, Pesisir Barat masih di MK,\" tuturnya. Terkait Pesisir Barat yang masih sengketa, dirinya mengaku telah menyampaikan ke dirjen terkait penunjukan Pejabat Sementara (Pjs). \"Sudah kita usulkan Pjs, terkait siapanya, nanti ya,\" ujarnya sembari bergurau. (pip/sur)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: