Bang Aca : Kerja Diskes Lampung Harus Super Ekstra !

RADARLAMPUNG.CO.ID-Upaya keras Gubernur Arinal Djunaidi mempercepat vaksinasi Covid-19 wajib diimbangi kinerja jajaran terkait. Terutama Dinas Kesehatan (Dinkes) sebagai leading sektor vaksinasi ini. Namun, upaya Gubernur Arinal Djunaidi tampaknya belum ditindaklanjuti maksimal. Hal ini terlihat dari data vaksinasi Kementerian Kesehatan, di mana Lampung masih berada pada garis bawah. Data menyebutkan, vaksinasi dosis satu di Lampung berada di angka 966.545 (14,54 persen), sementara untuk vaksinasi dosis kedua baru mencapai 557.316 (8,39 persen). Masih rendahnya vaksinasi di Lampung ini sebelumnya memantik kritik akademisi dari perguruan tinggi. Sebagian besar heran, lantaran Presiden Jokowi sendiri telah mengintruksikan percepatan vaksinasi. Tak hanya kalangan akademisi, kalangan pengusaha juga resah dengan kondisi persentase vaksinasi yang di titik rendah ini. Sebab, lambatnya capaian vaksinasi berimbas terhadap lambatnya pemulihan perekonomian di Lampung. Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lampung, H. Ardiansyah menyatakan, saat ini dunia usaha di Lampung membutuhkan adanya peningkatan dalam capaian vaksinasi ini. “Karena hal ini akan sangat memberikan dampak luas kepada dunia usaha,” katanya kepada wartawan, Senin (13/9). Bang Aca-sapaan akrabnya-mengapresiasi upaya Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang dinilainya sudah sangat ekstra memberi perhatian terhadap masalah vaksinasi. “Dengan cara menyurati semua pihak yang punya kewenangan. Bahkan akhirnya bisa mendatangkan Presiden Joko Widodo. Ini sesuatu harusnya jadi momen,” ujar Bang Aca yang juga menjabat Ketua Dewan Pertimbangan DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung ini. Dirinya menilai, kinerja Dinas Kesehatan Lampung saat ini sebagai leading sector dalam penanganan pandemi covid-19 belum dapat dikatakan buruk. “Namun kita prihatin jika melihat pencapaian provinsi lain di Sumatera. Seperti di wilayah Sumut, Sumsel, kita kalah. Dengan Provinsi Kepri bahkan dengan Jambi yang notabene jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dari Lampung. Jambi penduduknya berapa ? artinya terdongkrak dari sisi persentase. Kita harusnya jutaan,” katanya. (lihat grafis red). [caption id=\"attachment_218201\" align=\"alignnone\" width=\"1080\"] Sumber data instagram @perupadata[/caption] Karenanya lanjut Bang Aca, yang dibutuhkan saat ini bekerja super ekstra untuk mengejar ketertinggalan yang ada. “Disinilah letaknya bagaimana staf mengimbangi apa yang diupayakan oleh pak Gubernur. Sehingga harapannya Lampung tak lagi terbelakang dalam hal vaksinasi ini bisa diatasi,” jelasnya. Adanya sejumlah pihak yang menyorot kinerja Diskes haruslah dijadikan motivasi agar Diskes Lampung betul-betul bekerja ekstra. “Jadi tidak hanya cukup. Bahkan baik juga tak cukup harusnya sangat baik agar bisa mengejar ketertinggalan,” katanya. Sehingga, lanjut Bang Aca, pemulihan ekonomi di Lampung bisa berjalan lancar seiring dengan akselerasi Diskes Lampung dalam meningkatkan presentase vaksinasi. [caption id=\"attachment_218214\" align=\"alignnone\" width=\"583\"] Sumber data https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines[/caption] Kerja super ekstra Diskes Lampung juga turut diharapkan DPRD Lampung. DPRD Lampung mengharapkan adanya evaluasi dan perbaikan data di Diskes Lampung. Ini lantaran masih ditemukannya ketidak cocokan antara data vaksin yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo mengambil contoh, saat kedatangan Presiden Jokowi ke Lampung baru-baru ini. Dalam pidatonya, orang nomor satu di Indonesia itu menyatakan bahwa Bandarlampung memiliki stok vaksin sebanyak 25 ribu dosis. “Padahal tidak sampai segitu, Kemudian di Tulangbawang kata Pak Jokowi ada stok vaksin sebanyak 8 ribu. Padahal sama sekali tidak ada,” katanya. Dia mengatakan, adanya ketidak cocokan data ini dikhawatirkan akan membuat pemerintah pusat menilai bahwa cakupan vaksin provinsi Lampung sudah mencukupi. Sebab hal ini akan berdampak pada pendistribusian vaksin dari pemerintah pusat ke provinsi Lampung. “Saya pikir, kalau vaksin dari pemerintah pusat belum datang sampai hari ini, pasti ada sesuatu hal yang nyangkut. Hal itu ya persoalan data itu,” katanya. [caption id=\"attachment_218213\" align=\"alignnone\" width=\"620\"] sumber data https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines[/caption] Dia mengatakan, Dinas Kesehatan perlu memperbaiki data terkait berapa persen warga Lampung yang telah melakukan vaksinasi. Serta berupaya untuk memperbaiki koordinasi dengan Dinas Kesehatan di kabupaten/kota. “Persoalan keterbukaan informasi dan data. Karena sebelumnya Diskes Lampung sempat menyatakan bahwa kabupaten/kota menutup-nutupi. Kita tidak membahas soal itu tapi yang paling penting kedepan Diskes Lampung harus bisa memperbaiki data rill berapa sebetulnya warga yang sudah divaksinasi,” katanya. Artinya, sambumg dia, jika Dinas Kesehatan provinsi Lampung melaporkan kebutuhan vaksin sekitar 14 juta dosis, maka hal itu yang perlu benar-benar dikejar. “Diskes juga harus bisa memberikan data yang benar-benar akurat. Terintegrasi antara kabupaten/kota dan provinsi. Sehingga pemerintah pusat tidak salah menilai,” pungkasnya. Terkait adanya masukan dan saran dari kalangan dunia usaha dan DPRD ini, Kadiskes Lampung Reihana hingga Senin (13/9) malam masih belum berkomentar saat dikonfirmasi. Namun, pada Minggu (12/9) lalu Reihana mengatakan, setelah adanya kunjungan dari Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, distribusi vaksin dari pemerintah pusat ke provinsi Lampung terbilang lancar. Berdasarkan data, target vaksin di Lampung yakni sebesar 14.619.497 dosis. Sementara yang sudah dikirimkan oleh pemerintah pusat baru mencapai 2.120.700 atau sekitar 14.51 persen. “Alhamdulillah lancar (distribusi, red),” katanya. (ega/wdi)

Sumber: