BBM Subisidi Jebol, Hiswana Migas: Di Lampung Tidak Ada!

radarlampung.co.id - Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas mencatat realisasi BBM subsidi lebih besar dari kuota penyaluran APBN 2019. Dalam APBN 2019, BBM subsidi 2019 ditetapkan sebesar 14,5 juta KL, namun saat realisasinya tembus hampir 16 juta KL. Pemerintah pun harus menanggung kelebihan sebesar Rp3 triliun untuk menambal realisasi BBM subsidi tersebut. Terkait hal ini, Ketua DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Lampung, Budiono mengatakan, meski belum memegang data pasti realisasi BBM di Lampung, namun dirinya memastikan pendistribusian BBM subsidi tidak akan melebihi dari kuota yang telah ditentukan pemerintah. \"Kalau untuk data realisasi itu yang tau dari Pertamina, karena mereka yang mendistribusikan BBM subsidi ke SPBU. Tapi di Lampung sendiri untuk pendistribusiankan sudah ada jatahnya masing-masing dan saya rasa sudah diperhitungkan oleh Pertamina,\" katanya kepada radarlampung.co.id, Kamis (2/1). Misalnya, kata dia, untuk pendistribusian BBM premium bersubsidi, masing-masing SPBU telah dijatah sebanyak 8 KL per harinya oleh Pertamina. \"Jadi kalau sudah dijatah seperti itu, SPBU tidak bisa minta lebih atau kurang dari besaran yang sudah ditentukan,\" tanbahnya lagi. Lebih jauh dia mengatakan, jika memang terjadi kecurangan dalam pendistribusia BBM subsidi tersebut, bisa jadi terjadi pada daerah-daerah dengan jumlah usaha industri yang cukup tinggi. \"Jadi seperti daerah yang mungkin punya kapal-kapal besar dan membutuhkan solar lebih banyak, tapi kalau di Lampung sejauh ini tidak ada,\" pungkasnya. Sebelumnya, dikutip dari FIN (Grup Radar Lampung), Pemerintah mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan adanya kecurangan dalam pemanfaatn BBM bersubsidi. Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas mencatat realisasi BBM subsidi lebih besar dari kuota penyaluran APBN 2019. Dalam APBN 2019, BBM subsidi 2019 ditetapkan sebesar 14,5 KL, namun saat realisasinya tembus hampir 16 juta KL. Pemerintah pun harus menanggung kelebihan sebesar Rp3 triliun untuk menambal realisasi BBM subsidi tersebut. “Berdasarkan data verivifikasi BPH Migas kuota ini sudah jebol, kelebihan 1,3 hingga 1,5 KL. Jika dihitung potensi kelebihan sekitar Rp3 triliun kalau dikalikan 2.000 APBN,” kata Kepala BPH Migas, M Fanshurullah, di Jakarta, Senin (30/12). Pertamina belum mengetahui apakah akan mendapat uang ganti rugi Rp3 triliun dari pemerintah atau tidak. Namun yang jelas, Pertamina akan tetap menyalurkan BBM bersubsidi. “Demi kepentingan masyarakat pemerintah akan tetap menyelurkan BBM subsidi. belum jelas apakah diganti negara atau tidak. Yang terpenting stabilitas, kita tetap salurkan,” ujar dia. Direktur Pemasaran Retail Pertamina, Masud Khamid menambahkan, kuota BBM subsidi jebol terdapat di 10 provinsi yakni Kalimantan Timur, Riau, Lampung, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Bangka Belitung, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. “Di daerah industi yang tambangnya berkembang,” ujar dia. (ega/ang)

Sumber: