Tolak Solusi PPPK, Honorer K2: Hanya Satu Kata, Lawaaann!

Radarlampung.co.id - Keputusan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada honorer K2 (kategori dua) usia 35 tahun ke atas mengikuti tes PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) mendapat penolakan. Honorer K2 tidak bersedia di-PPPK-kan. \"Kami menolak solusi PPPK. Itu bukan solusi tapi membunuh K2 pelan-pelan,\" kata Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Jumat (21/9). Dengan mem-PPPK-kan honorer K2 lewat tes, Titi menegaskan akan ada aksi penolakan besar-besaran. Alasannya, hak K2 adalah PNS dan bukan PPPK atau kelayalan upah atau apapun. \"Ini benar-benar pemerintah tidak menghargai keberadaan K2 di Indonesia. Bukan solusi tapi membuat tambah berduka dan melukai K2,\" ucapnya. Titi melanjutkan, bayangkan saja PPPK dibuat setelah seleksi CPNS umum. Dalam CPNS umum ada alokasi buat K2 di bawah 35 tahun dan yang di atas itu hanya bisa gigit jari. Setelah itu pelan-pelan kuota CPNS habis untuk umum kemudian baru dibuka PPPK tahun depan setelah semua PNS umum terima SK CPNS. \"Kami tolak PPPK. Kami lawan pemerintah dengan ketidakadilan ini. Hanya satu kata lawaaann..!!!,\" serunya. Meski muncul desakan penundaan dari K2 dan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), pemerintah memastikan rekrutmen CPNS 2018 tetap berjalan. Proses rekrutmen jalan terus sesuai jadwal karena kebutuhan akan pegawai baru sudah mendesak. \"Tolong dipahami kebutuhan bangsa ini. Menghadapi revolusi industri 4.0, butuh SDM berkualitas makanya rekrutmen CPNS kami perketat,\" ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddi di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Jumat (21/9). Dia menegaskan, jika menunda rekrutmen CPNS maka akan memengaruhi jalannya birokrasi. Apalagi sejak 2005 hingga 2014 sudah 1,1 juta honorer yang diangkat PNS. Sementara jumlah PNS saat ini 4,3 juta dan didominasi tenaga administrasi. \"Pemerintah sudah cukup baik kepada honorer. Jadi tolong dipahami dengan niat pemerintah untuk menjadikan PNS berkelas dunia,\" ucapnya. Dia juga meminta honorer K2 untuk bersabar menanti pengangkatan pegawai pemerintan dengan perjanjian kerja (PPPK). Tidak usah melakukan aksi demo karena solusi yang ditawarkan sudah baik. \"Kurang baik bagaimana lagi Presiden Jokowi? Tidak lulus tes CPNS, bisa ikut tes PPPK. Tidak lulus lagi masih bisa tetap bekerja di instansi tersebut dengan gaji setara upah minimum regional (UMR),\" tandasnya. (jpnn)

Sumber: