BPJS Kesehatan Gelar Media Workshop Seluruh Indonesia

RADARLAMPUNG.CO.ID - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggelar media workshop dengan menghadirkan perwakilan sejumlah awak media yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung secara virtual selama dua hari, mulai Kamis (22/10) ini juga diikuti perwakilan jurnalis dari Lampung.

Workshop diisi berbagai narasumber. Antara lain Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, Kepala Satgas Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan KPK Kunto Ariawan, Ketua Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Pusat dr. Adang Bachtiar, Chief of Party USAID Health Financing Activity Prof. Hasbullah Thabrany dan pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio.

Di Lampung, kegiatan virtual ini diikuti Kepala Cabang BPJS Kesehatan Lampung Agus Wibowo.

Acara yang dirangkai dengan Anugerah Lomba Jurnalistik BPJS Kesehatan 2020 itu dibuka oleh Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan melalui Kepala Humas BPJS Kesehatan Muhammad Iqbal Anas Maruf.

“Media merupakan pejuang keselamatan bangsa. Peranan media massa sangat dibutuhkan, terutama di tengah pandemi agar tidak terjadi disinformasi, atau kesalahan penyampaian informasi. Saya juga berharap semua bisa sehat di tengah  wabah pandemi saat ini,\" kata Iqbal Anas Maruf dalam sambutannya.

Beberapa tema telah disiapkan untuk mengisi workshop tersebut. Hari pertama, dengan tema Menjaga Keberlangsungan Program JKN-KIS, dan Peran Jaminan Sosial Kesehatan di Era Pandemi Covid-19.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, dukungan pemerintah cukup nyata dalam program JKN-KIS.

Dilihat dari peserta PBI (penerima bantuan iuran) hingga 30 September 2020 mencapai 96,4 juta jiwa dan PBPU kelas III mencapai 35,99 juta jiwa.

\"Kalau ditotal, lebih dari 125 juta dibantu oleh pemerintah,\" kata Yustinus.

Menurut dia, jika dilihat dari profil kepesertaan, maka universal total health coverage JKN-KIS sudah sangat bagus. Lebih dari 90 persen penduduk tercover, dalam waktu sekitar tujuh tahun.

\"Perdebatannya bukan sekadar naik atau tidaknya iuran. Karena prinsip dari JKN-KIS itu, peserta yang mampu membayar iuran lebih tinggi untuk menolong yang lain. Lalu yang tidak mampu dibayarkan iurannya oleh negara,” jelasnya. (mel/ais)

Sumber: