Walhi Beberkan Dampak Perubahan Iklim

RADARLAMPUNG.CO.ID - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema, Implementasi Komitmen Pembangunan Rendah Karbon ditengah Ancaman Undang-Undang Cipta Kerja, pada Kamis (20/1) di Aston Lampung City Hotel. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Lampung Urfan Tri Musri mengatakan, Walhi sebagai organisasi gerakan lingkungan yang konsen mengawal kebijakan pro terhadap lingkungan hidup memiliki harapan dari FGD yang dilakukan hari ini. FGD ini, kata Irfan diharapkan menjadi sarana bersama bagaimana gambaran situasi Provinsi Lampung terkait emisi. Kemudian melakukan kajian sejauhmana impelementasi dari komitmen yang disusun pemerintah yang tertuang didalam RPJMD maupun dari rencana kerja tim inventarisasi gas rumah kaca untuk kedepan. Karena, lanjutnya ada beberapa sektor yang akan menjadi objek utama didalam penurunan emisi di Provinsi Lampung, seperti sektor kehutanan dan lahan, sektor energi dan trasportasi, sampai kepada sektor pengelolahan sampah dan limbah B3. \"Kalau kita lihat tadi ada empat sektor utama itu yang akan menjadi kunci. Kalau kita lihat gambarannya seperti hari ini kita gak tahu belum ada angka pasti juga penurunan emisi tersebut sudah diangka berapa,\" ucapnya. Di Provinsi Lampung sendiri, kata Irfan target penurunan emisi 9 persen berdasarkan persentasi Bappeda Provinsi Lampung sampai 2030 mendatang. \"Kalau kita lihat target tadi itu cukup fantastis sampai tahun 2030 ditargetkan dapat menurunkan emisi 9 persen,\" terangnya. Untuk mencapai terget tersebut, Walhi memberikan saran dan rekomendasi  yang akan disampaikan dalam forum-forum pengambilan kebijakan atau pengambil keputusan dalam rangka penurunan sistem emisi karbon. Misal, dari sektor kehutanan bagaimana pemerintah yang hari ini masih menggaungkan sekema program kehutanan sosial. Itu dapat menjadi kontributor perbaikan kualitas lingkungan hidup dan penurunan emisi karbon. \"Kalau kita lihat misal kawasan hutan indeks kualitas tutupan lahan kita masih sangat rendah masih dibawah angka rata-rata,\" ucapnya. Sektor penggunaan lahan dan pertanian, menurutnya bagaimana kedepan penggunaan festisida kimia yang selama ini menjadi penyumbang emisi dapat ditekan penggunaannya. Sebab, jika  berbicara petani berjaya, bukan hanya petani dapat memiliki pupuk kima saja, tapi bisa konversi dari penggunaan pupuk kimia menjadi pupuk organik. Tidak kalah penting, lanjut Irfan, pemprov dapat mengandalkan trasportasi publik. Karena sektor tersebut menyumbang emisi besar. \"Kedepan bagaimana memanfaatkan potensi-potensi penggunaan energi baru terbarukan, bukannya justru seperti dilihat dalam RPJMD pemporv akan mengalokasikan perencanan pembangunan PLTU di Lamsel. Tentunya pembangunan tersebut bertentangan semangat pembangunan ramah karbon dan emisi dari sektor energi,\" tuturnya. Dari sektor pengelolaan sampah dan limbah tentunya harus menjadi perhatian pemprov dan pemkot/kab, karena kalau berbicara hari ini siapa yang memiliki TPA jika berbicara secara fisik dan intensitas tinggi hanya TPA Bakung di Bandarlampung. \"Namun, situasinya dan kondisi sudah sangat memperihatinkan dan kemudian harapan kira kedepan disetiap wilayah harus ada TPA yang memang TPA tersebut selain menggunakan desentralisasi, juga harus ada aktivitas-aktivitas pengelolaan sampah di TPA tersebut,\" katanya. Disinggung terkait target penurunan emisi Provinsi Lampung 2030 mendatang, Irfan mengatakan ada waktu 8 tahun lagi. Jika komitmen dan implementasi pemerintah salama 8 tahun kedepan masih seperti tahum-tahun sebelumnya dengan target 2030 masih sangat belum akan tercapai. \"Oleh sebab itu harus ada langkah dan upaya yang cukup ambisius untuk menurunkan emisi,\" terangnya. Ketika tidak tercapai, tentu dampaknya komitmen pemprov terhadap komitmen pemerintah Indonesia, tidak dapat membantu pusat untuk menekan laju perubahan iklim. Begitu juga pemerintah Indonesia kepada pemerintah global, dimana Presiden Joko Widodo telag berjanji dan berkomitmen akan menekan 29 persen emisi jika menggunakan sumberdaya sendiri. \"Kalau dapat dukungan internasional sampai dangan 41 persen akan turun. Tentu Indonesia tidak dapat menepati janjinya dari komitmen perjanjian paris jika sampai tidak tercapai target penurunan emisi,\" terangnya. Tidak kalah penting, lanjutnya dampak yang akan dirasakan masyarakat akibat laju perubahan iklim semakin tinggi. Seperti mencairnya es di kutub utara yang akan mengakibatkan permukaan air laut naik. Tentu dampaknya akan menyebabkan banjir rob, gelombang tinggi, dan lainnya. \"Akibatnya kehidupan masyarakat pesisir akan terganggu. Selain itu akan terjadi perubahan iklim seperti hujan yang berlebih maupun kemarau yang berlebih. Jika bicara iklim tersebut maka berhubungan dengan aktivitas pertanian dan sumber-sumber kehidupan kita,\" terangnya. (pip/wdi)

Sumber: