Pemerintah Ajak Dunia Usaha untuk Tingkatkan Investasi dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi

RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah terus memastikan agar kebijakan aspek kesehatan maupun ekonomi berjalan beriringan di masa pandemi virus Corona.

Alokasi anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) sebesar Rp699,4 triliun di tahun 2021, program vaksinasi, dan PPKM mikro menjadi perhatian utama pemerintah.

“Kita butuh strategi dan upaya ekstra untuk berhasil menangani pandemi dan memulihkan ekonomi. Kita tidak bisa jika hanya menggunakan pendekatan biasa,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi narasumber pada acara yang digelar oleh PT Verdhana Sekuritas Indonesia secara daring, Kamis (25/3).

Airlangga menjelaskan, anggaran PC-PEN untuk program kesehatan dan perlindungan sosial difokuskan pada pemeliharaan kesehatan dan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

Sementara, dukungan UMKM dan pembiayaan perusahaan, serta insentif bisnis diperuntukkan menjaga kelangsungan bisnis selama pandemi. Lalu anggaran untuk program prioritas diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja.

Strategi selanjutnya adalah program vaksinasi yang disertai dengan protokol kesehatan. Program ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan menciptakan herd immunity.

Vaksinasi tahap pertama sudah diberikan kepada petugas kesehatan sejak Januari 2021. Pemerintah melanjutkan vaksinasi tahap kedua untuk pekerja publik dan lansia. Hingga 24 Maret 2021, sebanyak 9,26 juta orang telah divaksinasi.

Menko Airlangga menuturkan, pihak swasta juga bisa ikut serta dalam memvaksinasi karyawannya. Lebih dari 10.000 perusahaan telah mendaftar untuk mengikuti program vaksinasi tersebut. Mulai dari UMKM hingga perusahaan besar.

Selain itu, pemerintah juga mendukung lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam negeri yang tengah mengembangkan vaksin Merah Putih untuk ikut menjamin ketersediaan vaksin.

Guna mendukung program vaksinasi, pemerintah telah menerapkan kebijakan PPKM mikro di 15 provinsi. Kebijakan ini juga dibarengi dengan testing, tracing, dan treatment.

Penerapan PPKM mikro ini telah berhasil menurunkan angka kasus aktif, angka kematian dan Bed Occupancy Ratio (BOR), serta meningkatkan angka kesembuhan.

“Bahkan persentase kasus aktif Indonesia lebih rendah dari global dan kita berhasil ke single digit sebesar 8,39 persen, dibandingkan dengan global yang sebesar 17,02 persen,” papar Airlangga.

Dilanjutkan, Indonesia memiliki misi menjadi negara yang bisa keluar dari middle income trap pada tahun 2045.

“Pandemi ini tidak menghalangi Indonesia untuk menyelesaikan pekerjaan kita dalam melakukan reformasi struktural secara nasional. Salah satunya melalui penerapan UU Cipta Kerja. UU ini akan menyederhanakan, menyinkronkan, dan mengefektifkan peraturan yang seringkali menghambat kegiatan bisnis Indonesia,” sambungnya.

Selain membentuk Indonesia Investment Authority (INA) sebagai lembaga pengelola investasi, pemerintah tetap melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN) di tengah pandemi.

Total 201 proyek dan 10 program yang memiliki nilai investasi lebih dari Rp4,817 triliun. Pembangunan infrastruktur melalui PSN ini akan membantu pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia serta meningkatkan investasi.

Terakhir, peningkatan kerja sama ekonomi internasional juga dilakukan. Salah satunya melalui Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI). (rls/ais)

Sumber: