Pemkab Lampura Siap Jalankan Arahan KPK

Radarlampung.co.id - Pemkab Lampung Utara (Lampura) menyatakan akan menjalankan arahan dan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini terkait rencana aksi pemberantasan tindak pidana korupsi yang terintergrasi di lingkup Pemkab setempat.

Hal itu dikatakan oleh Inspektur Kabupaten Lampura, Mankodri usai KPK melaksanakan supervisi rencana aksi pemberantasan tindak pidana korupsi terintergrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampura, Selasa (23/4) petang. 

Setidaknya ada delapan indikator penilaian, yakni manajemen ASN, dana desa, pendapatan daerah, aset, kapabilitas apip, perizinan, pengadaan barang dan jasa serta perencanaan dan anggaran.

\"Akan kita laksanakan apa-apa yang menjadi arahan KPK tadi, daerah kita lumayan baik kalau dilihat dari tingkat nasional. Sebab provinsi Lampung masuk dalam jajaran empat besar tingkat nasional, \"kata Mankodri, didampingi Kadis Kominfo Sanny Lumi, Selasa (23/4).

Menurutnya, apa yang disampaikan KPK merupakan pelecut bagi jajaran pemerintah daerah untuk dapat memperbaiki diri. Oleh karena itu, sesuai arahan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara setiap organisasi perangkat daerah maupun elemen masyarakat didalamnya harus mendukung upaya pencegahan dini terkait permasalahan tindak korupsi. Agar tidak terjebak, apalagi masuk kedalam lingkaran setan tersebut.

\"Sehingga kita tidak ada permasalahan itu, dan itu harus menjadi perhatian utama kita. Dan kami menyambut baik, semoga kedepan dapat ditingkatkan lagi agar terhindar dari permasalah laten korupsi di Kabupaten ini. Guna menunjang pelayanan publik lebih baik lagi kedepannya, dalam mewujudkan Lampura hebat, maju dan bermartabat, \" terangnya.

Ketua Divisi Pencegahan KPK Dian Patria mengungkapkan, kedatangannya guna meningkatkan sekuring pencegahan dari delapan indikator ditetapkan dalam rencana aksi pencegahan tindak pidanan korupsi. Hal ini, kata Dian Patria, sebagai upaya tindakan kongkrit dalam usaha meningkatkan rencana kerja pemerintahannya.

\"Sebab itulah kita turun disini, ada dua kabupaten yang ikut. Tulangbawang Barat dan disini Kabupaten Lampura, untuk meningkatkan antisipasi pencegahan terhadap hal berbau korupsi,” kata Dian Patria di dampingi Bupati Lampura Agung Ilmu Mangkunegara usai melaksanakan supervisi rencana aksi pencegahan dari masalah korupsi dikantor pemkab setempat. 

Untuk itu, pihaknya mendorong kepada pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan sekuring pencegahan terhadap tindakan yang mengarah kepada masalah korupsi. Seperti yang telah digaungkan selama ini, seperti masalah e-planning dan e-bugjeting.

\"Yang pasti perlu adanya peningkatan dengan pencegahan terhadap hal-hal berbau tindak pidana korupsi. Untuk itulah kita turun kesini melaksanakan super visi dan monitoring langsung kelapangan, \"pungkasnya (ozy/kyd)

Sumber: