Pemkab Lampura, Dinilai Tidak Transparan Anggaran Covid-19

RADARLAMPUNG.CO.ID - Tingginya angka terpapar covid-19 di Kabupaten Lampung Utara (Lampura), nampaknya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah setempat. Mengingat, jumlah warga yang terpapar saat ini, sebanyak 82 jiwa. Dengan angka tersebut, tentunya Kabupaten Lampura, salah satu penyumbang terbesar di Provinsi Lampung. Sementara, terkait dengan anggaran covid-19 tahun 2020 ini, Kabupaten Lampura, telah menganggarkan kurang lebih Rp36 Milyar. Namun kenyataan dilapangkan, terlihat penyerapan anggarannya terkesan tidak transparansi. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO), Suwardi menilai hingga saat ini pemerintah belum menginformasikan secara rinci mengenai laporan penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19. Untuk itu, Suwardi mendesak pemerintah, melalui Gugus Tugas COVID-19 di tingkat Kabupaten Lampura pusat, untuk menginformasikan secara berkala kepada publik. \"Jadi tidak ada yang di tutupi. Publik harus tahu, besar anggaran maupun terserapnya anggaran itu hingga saat ini,\" kata Suwardi, malam ini, Rabu (16/9). Seharusnya, kata dia, pemerintah daerah dalam hal ini gugus tugas Kabupaten Lampura, setiap tanggal 1 di setiap bulannya mengenai rincian penggunaan anggaran yang digunakan untuk penanganan COVID-19 harus ada laporannya. Informasi tersebut, kata dia, sekurang-kurangnya mencakup penggunaan anggaran untuk belanja kesehatan, perlindungan sosial, dan insentif pajak atau pemulihan ekonomi di Kabupaten Berjuluk Bumi Ragam Tunas Lampung ini. \"Saya membaca berita koran harian lokal, terdapat warga terpapar covid-19 belum mendapatkan bantuan. Selain itu, keluarga yang ditinggalkan di rumah, juga tidak ada bantuan dari pemerintah,\" kata dia. Sementara, tim gugus tugas, saat ini selalu melakukan karantina terhadap warga yang terpapar covid-19 di Islamic Center Kotabumi. \"Jika yang terpapar di karantina, pasti keluarga yang di tinggalkan di rumah perlu bantuan logistik, guna menunjang kehidupan dirumahnya. Jadi pemerintah daerah, harus bantu itu,\" tegasnya. Suwardi menilai ketertutupan pemerintah mengenai penggunaan anggaran COVID-19 akan meningkatkan peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran dan tindak pidana korupsi. \"Hal ini mengingat, pertama, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, Presiden memerintahkan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan recofusing dan realokasi anggaran diprioritaskan untuk penanganan COVID-19,\" urainya. Menanggapi hal tersebut, Sekdakab Lampura, Drs Lekok MM, ketika di konfirmasi Radar Lampung, enggan membeberkan pagu anggaran maupun serapan di sejumlah dinas terkait. \"Silakan langsung ke Pak Sanny Lumi saja. Dia (Sanny, Red) lebih akurat untuk menjawab, sesuai dengan kapasitasnya dia juru bicara covid-19 Lampura kita,\" kata Lekok. Ketika wartawan ini, mengkonfirmasi kepada Juru bicara Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Lampura, Sanny Lumi, sayangnya, Ia berdalih tidak memegang datanya. \"Saya tidak ada data terbaru. Yang ada sama saya hanya nilai pagu anggaran yang lama yakni sekitar Rp35 Milyar untuk penanganan covid-19 di tahun anggaran 2020 ini,\" kata Sanny Lumi. Namun, jumlah nilai Pagu dan serapan anggaran untuk Kesehatan, RSUD Ryacudu Kotabumi, BPBD, maupun Puskesmas, ada sama masing-masing. \"Saya juga diperintahkan pak sekda untuk menghimpun data serapan anggaran dari sejumlah instansi tersebut. Data semuanya masih kita buat di bagian Akuntansi BPKA Lampura,\" kata Sanny Lumi, lagi. Terpisah, Kepala BPBD Lampura, Karim SR, mengatakan, untuk bantuan yang di berikan kepada warga terdampak Covid-19, saat ini mekanismenya harus adanya pengajuan dari bawah. Karim, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Satgas Sekretariatas Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 mengaku, telah menerapkan tertib adminitrasi dalam hal realisasi bantuan bagi warga terdampak langsung corona. \"Khususnya keluarga terkonfirmasi positif covid-19 (pasien) sedang mengikuti isolasi di Islamic Center Kotabumi. Sebab, sebelumnya hanya mengkonfirmasi langsung sehingga untuk meminilisir kesalahan diperlakukanlah cara seperti itu. Kami perlu nama pasien by name by adressnya, sebagai bentuk pertanggunga jawaban minimal pihak kelurahan, \"kata dia didampingi Kabid Logistik BPBD, Meri Edialis, Rabu, (16/9). Menurutnya, bantuan diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan pasien sifatnya hanya bentuk partisipasi. Hal tersebut, dalam upaya mendorong mental dan sprit anggota keluarganya mengikuti isolasi di fasilitas disediakan pemerintah daerah. Sementara, ketika ditanya tentang serapan anggaran covid-19 di BPBD, Karim sapaan akrabnya, enggan memberikan jawaban kepada wartawan ini. \"Bukan kapasitas saya untuk menjawab. Yang jelas, ketika menyusun anggaran tentu ada perifikasi dari bupati. Kami menjalankan tugas, dan saat ini sudah berjalan semana mestinya,\" kata Karim. \"Kalau mau tanya naggran kami, tanya saja sama bagian Akutansi di BPKAD. Semua ada di sana,\" tambahnya Terkait realisasi anggaran disalurkan dalam proses mekanisme bantuan, Karim mengaku tidak mengetahui secara detail sampai dengan saat ini. Sebab, prosesnya dilakukan demikian, bahkan menurut pengakuannya masih beberapa diantaranya menggunakan dana talangan karena masih pengajuan. \"Terus terang saja, ada dana saya pribadi yang di pakai untuk membeli tempat tidur untuk warga yang terpapar di Islamic Center Kotabumi,\" terangnya. Bedasarkan informasi dikumpulkan dilapangan, beberapa warga terkonfirmasi positif covid-19 yang saat ini sedang mengikuti karatina di fasilitas disediakan pemerintah mengeluhkan kurang perhatian dari pemerinta. Terutama ditingkat kelurahan, seperti yang ada di Kecamatan Kotabumi Selatan. Pasalnya, sampai dengan hari ini belum ada bantuan diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan dan saat ini diisolasi dirumah. \"Kami prihatin, malah sanak-famili dan rekan yang prihatin sehingga memberikan bantuan. Tidak banyak, namun telah cukup menghibur hati. Kami berharap pemerintah dapat peka, sebab ini menjadi ganjalan selama, \"ujar salah seorang warga terpapar covid-19. (ozy/yud)

Sumber: