Dewan Beri Catatan untuk LKPj. Bupati Pesawaran 2018

radarlampung.co.id – DPRD Pesawaran menilai masih banyak kelemahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di pemkab setempat. Ini diungkapkan dalam pembahasan LKPj. Bupati Pesawaran tahun anggaran 2018, Jumat (3/5). Ketua DPRD Pesawaran M. Nasir mengatakan, Komisi I, II, III, IV  telah mempelajari dan membahas LKPj. Bupati Pesawaran tahun anggaran 2018. Secara umum, memamg memenuhi target. ”Namun, masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Catatan yang menjadi rekomendasi masing-masing komisi sesuai ketentuan yang berlaku dan disampaikan secara tertulis,\" kata Nasir saat membuka paripurna penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj.) Bupati Pesawaran tahun anggaran 2018. Seperti rekomendasi atau catatan dari Komisi I DPRD untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM). Di mana, sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengembangan SDM, hendaknya harus lebih optimal meningkatkan mutu ASN. \"Terutama memperhatikan penempatan SDM sesuai keahliannya. Jangan ragu untuk tidak menempatkan ASN yang tidak ahli dibidangnya,\" tegas anggota Komisi I DPRD Pesawaran Hijriah Wulandari. Selain untuk BKPSDM, catatan juga ditujukan kepada Badan Pol PP Pesawaran yang dinilai masih belum mampu menunjukkan kinerja dalam upaya penegakkan perda. Baik yang bersifat perda keamanan, retribusi, pelestarian alam dan perda lainnya. ”Kemudian, Inspektorat hampir 100 persen menyerap anggaran. Namun hanya berkaitan dengan rutinitas. Kemudian Disdukcapil pada dasarnya cukup baik, dengan aplikasi yang baru, harus diantisipasi hilangnya data penduduk dengan penerapan aplikasi tersebut,\" ucapnya. Sedang Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu belum mampu melaksanakan fungsi dengan baik. Karena kewajiban perusahaan belum maksimal dalam rehabilitasi lingkungan. \"Tetapi Dinas Perizinan masih mengeluarkan izin yang baru. Hal ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan fungsi kita masing-masing,\" tegasnya. Sementara Komisi II DPRD Pesawaran yang disampaikan anggota komisi Rudi Irawan memberikan catatan kepada Dinas Pertanian terkait kelangkaan pupuk. Kemudian Bapenda untuk semakin menggali potensi agar PAD ke depan lebih meningkat. \"Untuk itu Komisi II mengusulkan rekomendasi komisi II terhadap LKPj. ditetapkan menjadi keputusan DPRD Pesawaran,\" singkatnya. Selanjutnya rekomendasi Komisi III yang disampaikan oleh Supriyanto memaparkan bahwa Dinas Perhubungan kurang optimal dalam merealisaikan PAD 2018. Karena itu penempatan ASN harus dievaluasi dan dilihat kompetensinya. \"Kemudian BPBD harus mampu memetakan daerah rawan bencana dan mengusulkan ke pemda terkait hal-hal untuk meminimalisir bencana seperti normalisasi sungai dan lainnya. Harus ada alat komunikasi untuk menjangkau wilayah yang jauh dari jangkauan,\" jelas Supriyanto. Lalu untuk Dinas PUPR dan Perkim, pelaksanaan kegiatan masih lemah dalam pengawasan. Ini menyebabkan mutu masih rendah. Kemudian belum mampu menyusun jadwal yang ekfektif. ”Sehingga pengerjaan pembangunan mepet. Selain itu, kami berharap peningkatan koordinasi dengan BPBD untuk meminimalisit terjadinya bencana,\" tegasnya. (ozi/ais)  

Sumber: