Penambahan Bosda Disesuaikan Kondisi Kas Daerah

Penambahan Bosda Disesuaikan Kondisi Kas Daerah

radarlampung.co.id- Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk anak-anak dari keluarga pra sejahtera jenjang SMA dan SMK di enam kabupaten, rencananya akan ditambah lagi. Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim saat menghadiri wisuda Periode II Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Selasa (30/7). \"Kita dorong untuk nambah. Tapi yang untuk perubahan ini, karena ada asumsi kemungkinan defisit cukup tinggi, mungkin untuk perubahan masih dicermati ya. Tapi di 2020 kita dorong untuk nambah,\" katanya, Selasa (30/7). Ia mengatakan, untuk tahun 2019 ini, Bosda untuk enam kabupaten masih akan diberikan tetapi disesuaikan dengan kondisi anggaran. \"Untuk tahun 2019 ada tetapi betul-betul sangat menyesuaikan situasi anggaran. Di 2020 kita harapkan sudah lebih sehat anggaran kita agar lebih bisa mendorong itu,\" ucapnya. Kemudian, terkait mutu pendidikan yang ada di Lampung, untuk level SMA dan SMK diharapkan ada perbaikan kualitas. Salah satunya saat ini yang tengah direncanakan adanya beberapa sekolah gratis tetapi bermutu. \"Tentunya untuk pendidikan formal, kita ingin di level SMA dan SMK ada perbaikan kualitas. Saya agak noleh saat ada program gratis SMA di Jawa Timur, tetapi saat lihat celah fiskal kita, sepertinya tidak mungkin untuk buat itu. Jadi kita ambil ditengah-tengah, tidak semua gratis di Jawa Tengah ada beberapa yang gratis tetapi berkualitas,\" ujarnya. Ia melanjutkan, untuk program tersebut, tidak perlu membangun sekolah baru, tetapi sekolah yang ada disambungkan dengan pasar kerja. \"Jadi sekolah yang ada ini disambungkan dengan industri, dengan pasar kerja, dengan kebutuhan real yang ada. Kemudian kualitasnya diperbaiki,\" imbuhnya. Sedangkan, untuk level perguruan tinggi, dibutuhkan akses untuk pemerataan, dan disitulah pemerintah berperan untuk bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan. \"Kalau kualitas dan kuantitas perguruan tinggi di Lampung semua bagus. Tapi kalau bicara akses pemerataan, itulah yang jadi peran pemerintah. Itulah mengapa dibutuhkan beasiswa. Untuk beasiswa, kita sudah alokasikan pada APBD Perubahan ini, tinggal kita sampaikan ke dewan. Semoga bisa disetujui,\"pungkasnya. (rur/wdi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: