Pendapatan Pesawaran Turun Rp10,180 Miliar

RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Pesawaran memproyeksikan pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp1,274 triliun lebih. Jumlah tersebut turun Rp10,180 miliar lebih atau 0,79 persen dibandingkan sebelum perubahan APBD tahun anggaran 2021.

Hal itu terungkap saat rapat paripurna penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) perubahan APBD tahun anggaran 2021 di ruang paripurna DPRD Pesawaran, Selasa (10/8).

Bupati Dendi Ramadhona mengatakan, penurunan pendapatan tersebut dari dana transfer pemerintah pusat, yakni dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp20,243 miliar lebih dan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp1,021 miliar lebih.

Sedangkan belanja daerah dialokasikan dalam rancangan KUA-PPAS perubahan APBD tahun 2021 sebesar Rp1,283 triliun lebih atau mengalami penurunan Rp41,363 miliar atau 3,12 persen dibandingkan sebelum perubahan.

\"Pandemi virus Corona telah membawa pengaruh besar terhadap pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Terutama untuk sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi. Termasuk pada belanja pemerintah daerah,\" kata Dendi Ramadhona.

Menurut Dendi, langkah-langkah yang telah dilakukan adalah, pemerintah pusat memberikan arahan dan kewenangan kepada pemerintah daerah dengan penerbitan PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya, Sebagai Pedoman Bagi Pemerintah Daerah.

\"Berdasar ketentuan itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran melakukan penyesuaian kebijakan belanja yang tertuang dalam KUA-PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2021,\" ujarnya.

Dilanjutkan, dalam penyusunan KUA-PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2021 mengalami defisit sebesar Rp9,448 miliar lebih. Ini akan ditutupi dengan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun 2020.

Sementara, penerimaan pembiayaan pada rancangan KUA-PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp9,9 miliar lebih, yang bersumber dari Silpa tahun lalu yang merupakan hasil audit BPK RI.

Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan, masih direncanakan alokasi untuk penyertaan modal sebesar Rp500 juta, sehingga diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp9,448 miliar lebih.

\"Dengan demikian pembiayaan netto cukup untuk menutupi defisit anggaran sebesar Rp9,448 miliar lebih. Kami sangat menyadari dalam menyusun program dan kegiatan pada rancangan KUA-PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2021 ini masih terdapat kekurangan. Namun kami berharap kepada para pimpinan dan anggota dewan yang terhormat dapat memberikan masukan, saran dan kritik yang membangun sehingga tercipta hasil yang lebih baik,\" tandasnya. (ozi/ais)

Sumber: