Ditjen AHU Intruksikan Kanwil Kemenkumham Lampung Perkuat Pelayanan AHU
![Ditjen AHU Intruksikan Kanwil Kemenkumham Lampung Perkuat Pelayanan AHU](https://radarlampung.disway.id/uploads/2022/03/IMG-20220317-WA0030-1.jpg)
RADARLAMPUNG.CO.ID - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU),Cahyo Rahadian Muzhar,S.H,LL.M mengintruksi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kanwil Kemenkumham Lampung) untuk Perkuat Pelayanan AHU. Hal ini disampaikan beliau saat melakukan kunjungan ke Kanwil Kemenkumham Lampung pada Kamis (17/3). Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Cahyo Rahadian Muzhar,S.H,LL.M menyampaikan, bahwa Kanwil Kemenkumham Lampung perlu meningkatkan layanan AHU salah satunya terobosan Ditjen AHU dalam Undang Undang Cipta Kerja, yakni terobosan mengajak Perseroan Perseorangan menjadi berbadan Hukum. Sehingga Kanwil Kemenkumham melalui Layanan AHU perlu lebih memperkuat pendampingan UMKM/Perseroan Perseorangan menjadi Perseoran Berbadan Hukum. \"Ini kaitannya juga dalam rangka mempermudah pelaku usaha mikro mendapatkan beberapa keuntungan apabila telah berbadan hukum salah satunya jaminan pinjaman modal untuk perbankan, mendapat kesempatan berbagai pelatihan, dan keuntungan lainnya.Pendampingan Perseroan Perseorangan menjadi Berbadan Hukum ini perlu disosialisasikan kembali,\" katanya. Selain itu, upaya menuju Financial Action Task Force (FATF), Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM bergegas melakukan terobosan pada seluruh stakeholder untuk mendukung Indonesia menjadi anggota FATF. Perlu diketahui bahwa FATF merupakan bentuk Lembaga badan antar pemerintah yang bertujuan mengembangkan dan mempromosikan kebijakan Nasional dan Internasional untuk memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). \"Untuk menuju FATF Ditjen AHU dibawah Kemenkumham harus bisa mendukung agar dapat menjadi anggota ini, karena dengan masuk di FATF merupakan salah satu wujud nyata peran serta Indonesia dalam memberantas TPPU dan TPPT,\" kata dia. Salah satu syarat menjadi anggota FATF, tambah Cahyo diantaranya, bagaimana memanage profesi profesi yang rentan TPPU dan TPPT misalnya Notaris dan Pengacara. \"Karena Notaris adalah dibawah Pembinaan Ditjen AHU Kemenkumham.Maka saya juga menghimbau Kanwil Kemenkumham Lampung juga memfokuskan dalam pembinaan tersebut,\" tambah Cahyo yang juga diamini Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung Edi Kurniadi,Bc.IP,SH.MH Ditjen AHU selain melakukan kunjungan ke Kanwil Kemenkumham Lampung juga mengunjungi Lapas Kelas 1 Rajabasa Bandarlampung. \"Kami sangat mendukung pengembangan usaha dari warga binaan lapas kelas 1 rajabasa bandarlampung, kedepan warga binaan, termasuk bisa mengembangkan usahanya saat sudah bebas nantinya dengan membangun usaha yang didukung dengan program perseroan perorangan,\" jelasnya. Kakanwil Kemenkumham Lampung, Edi Kurniadi,Bc.IP,SH.MH menyampaikan, terimakasih kepada Ditjen AHU Cahyo Rahadian Muzhar,S.H,LL.M bersama rombongan mengunjungi kanwil Kemenkumham Lampung. \"Kami Kanwil Kemenkumham Lampung akan berupaya lebih Kreatif dan Inovatif dalam menjalankan Program Kemenkumham RI terutama dalam menjalani Program AHU untuk wilayah Provinsi Lampung,\" katanya. Sementara, Kadivyankum Kemenkumham Lampung, Alpius Sarumaha menyampaikan bahwa layanan AHU pada Triwulan I (dari Januari -Maret 2022) sudah terealisasi 8.7 persen dari Pagu Anggaran 3.14 Miliyar. \"Dengan kedatangan Pak Ditjen AHU (Cahyo Rahadian Muzhar,S.H,LL.M) ke Lampung ini juga mendapat motivasi untuk kami di Layanan AHU untuk menaikkan 4 kali lipat realisasi kegiatan dari Triwulan I,\" tandasnya. (gie/ang)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: