DPRD Tubaba Desak Penegak Hukum Selidiki Bimtek Sipades

radarlampung.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) mendesak aparat penegak hukum menyelidiki dugaan bancakan dana Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) bulan Agustus 2019.

Desakan tersebut diungkapkan Busroni SH dan Muammil, S.Ag dari Fraksi Demokrat. Menurut mereka, dana Rp10 juta yang diambil secara langsung dari para kepala tiyuh dan disetorkan secara tunai kepada penyelenggara terdapat banyak kejanggalan.

Sebab penyelenggaraan Bimtek tersebut hanya dilaksanakan selama 3 hari meskipun dengan berbagai alasan yang menurut mereka kurang logis.

\"Apalagi kami dengar para peserta tersebut berangkat masing-masing,\" katanya kepada radarlampung.co.id, Senin (30/9).

Para wakil rakyat yang telah dua periode mewakili konstituennya meminta agar aparat kepolisian dan kejaksaan dapat menindaklanjuti permasalahan tersebut. Apalagi pihaknya mendengar banyak kepala tiyuh yang merasa keberatan atas pembiayaan tersebut.

Sebelumnya, Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Tiyuh (Desa) se-Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba),  yang di laksanakan di Novotel Bandarlampung tanggal 1 sampai 3 Agustus 2019 lalu, diduga jadi ladang subur korupsi oknum panitia penyelenggara. 

Berdasar Penelusuran, Senin (23/9), kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari, dengan harapan menjadi acuan penting dalam pengelolaan aset desa, namun itu tampak hanya sebatas teori, sebab fakta di lapangan banyak aplikasi yang tidak dapat difungsikan sejumlah Aparatur Tiyuh di Tubaba. 

Menurut kepala tiyuh yang enggan disebutkan namanya, Bimtek Sipades yang dilaksanakan tidak efektif dan terkesan hanya untuk proyek mencari keuntungan oleh penanggung jawab kegiatan. 

\"Bimtek Sipades itu menurut kami cuma untuk buat cari untung saja, mana aplikasinya susah dibuka di Tubaba, percuma saja buang 10 juta per Tiyuh dari total 93 Tiyuh di Tubaba. Kegiatan tadinya memang tidak ada dalam rencana program, itu program dadakan, tiba-tiba kami kepala tiyuh disuruh memasukkan program nya agar dilaksanakan,” kata sumber yang enggan disebutkan namanya. (fei/kyd)

Sumber: