PHRI Lampung Minta Wali Kota Hadir untuk Pengusaha

RADARLAMPUNG.CO.ID - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lampung meminta pemerintah kota, kabupaten, maupun provinsi \'\'hadir\'\' membantu pengusaha di kondisi pandemi. Terlebih saat PPKM ini. Secara khusus, Sekretaris PHRI Lampung Friandi Indrawan mengatakan, pihaknya meminta wali kota Bandarlampung yang notabene banyak terdapat hotel berbintang untuk hadir dan membantu pengusaha. \"Kita meminta pemerintah hadir membantu pengusaha. Bendera putih lambang atau simbol dari kami yang memang dalam kondisi terpuruk,\" katanya, Rabu (11/8). Menurutnya, banyak cara yang dapat ditempuh seorang wali kota dengan kewenangannya, seperti memberikan diskon PBB, hingga meniadakan pajak air tanah sementara waktu. \"Pajak air tanah ini pemerintah tidak ada kontribusi produksi biaya kok, kecuali air PDAM. Itu bisa mengurangi operasional kita, dan pajak lainnya. Buktikan pemerintah hadir untuk pengusaha. Saya tantang wali kota untuk membuktikan kehadirannya untuk pengusaha,\" katanya. Menurutnya juga, dengan keringanan beberapa pajak yang diberikan, setidaknya bisa mengurangi biaya pengeluaran yang harus dikeluarkan pengusaha maupun industri hotel. \"Dengan demikian, biaya pengusaha bisa berkurang, dan dapat membuat nafas sedikit lega, tidak kecekik lagi,\" imbuhnya. Dikatakannya, dari data PHRI Lampung yang ia miliki, hotel yang masuk dalam PHRI tidak ada yang tutup, tetapi sudah sangat sekarat. \"Sekarat semua, kalaupun tetap senyum, itu lebih karena holding company-nya mempunyai modal yang besar,\" katanya. Berbagai cara sudah dilakukan pihak hotel, di antaranya memangkas jam kerja karyawan menjadi setengah bulan dengan gaji sesuai dengan jumlah hari masuk. Dia juga menuturkan, pihaknya mendukung kebijakan PPKM yang diterapkan, tetapi harus bisa berlaku sama dengan pengusaha yang lain. \"Jangan dilihat karena restoran, hotel atau pasar modern, kita sama-sama berdampak, hanya saja besarannya yang beda,\" tukasnya. Terpisah, Wakil Ketua IHGMA Lampung Adhi Wahyu Prasetyo menambahkan, dari total karyawan yang ada sekitar 25 hotel, dan memiliki sekitar 1500 karyawan, yang mengalami pengurangan sekitar 300-500 orang. \"Tidak diperpanjang kontraknya, pengurangan jam kerja, maupun unpaid leave atau cuti tidak dibayar. Kalau hotel yang tutup, sampai saat ini tidak ada,\" pungkasnya. (rur/sur)

Sumber: