Dugaan Potongan Insentif Posyandu Bakal Dilaporkan ke Polisi

radarlampung.co.id-Dugaan pemotongan insentif kader Posyandu dan Puskeskel di Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal masuk babak baru. Beberapa kader sub Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah (PPKBD) Pahoman berencana melaporkan salah satu oknum kader posyandu ke polisi. \"Kami sudah sepakat akan melaporkan oknum yang telah melakukan pemotongan insentif secara sepihak. Akan kami laporkan dalam waktu dekat,\" ungkap salah satu kader Jumariah Febriyanti (43) via ponselnya, Senin (30/9). Jumariah mengungkapkan pihaknya akan melaporkan kasus tersebut ke Polda Lampung. Dirinya mengaku menunggu pihak Inspektorat Bandarlampung untuk melakukan penyelidikan. Namun, menurutnya, belum ada informasi apakah pihak inspektorat akan turun mengecek. “Maka dengan ini kami selaku anggota PPKBD dan BKB memita keadilan dari pihak terkait agar masalah ini dapat diselesaikan,\" katanya. Radarlampung.co.id mencoba menghubungi Inspektur Inspektorat Bandarlampung, M. Umar. Namun M. Umar tidak merespon. Sebelumnya, berdasarkan keterangan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah (PPKBD) Yurida, Inspektorat hingga saat ini belum melakukan komunikasi kepadanya. \"Belum (ada yang turun). Kalau pun kalau kami dipanggil (menghadap) inspektorat kami siap. Harus datang, engga bisa engga mau. (Kalau komunikasi dengan inspektur) sampai saat ini belum. Engga bisa dong kita yang kesana, dia dong yang panggil kita,\" katanya kepada Radar Lampung, Selasa (24/9). Dalam kesempatan itu Yurida menyampaikan bahwa baginya kegiatan pemotongan tersebut dilakukan para kader lantaran, selama ini memang tidak ada anggaran lain dari dinas untuk memenuhi ATK organisasi dan seragam para kader. \"Banyak orang itu empat lima seragam. Ini cuma satu seragam tapi dia engga ribut-ribut begini. Empat lima seragam, ini mah cuma satu seragam, karena yang dikasih pak wali cuma empat tahun yang lalu. Di tempat lain itu, dua tiga banyak ganti-ganti seragam itu. Beli buku mereka buku-bukanya bagus-bagus, jadi uang itu untuk mereka belikan itu, karena tidaka ada anggarannya untuk beli itu,\" ujarnya. Sedangkan, menurut keterangan Kepala Dinas Kesehatan Bandarlampung Edwin Rusli mengaku, kalau sampai saat ini pihaknya belum memanggil oknum dimaksud terkait dugaan pemotongan insentif. \"Kata inspektur pas ketemu saya, dia yang akan menindaklanjuti. Ketemu dengan saya kemarin. Katanya dia akan panggil oknum itu. Apa hari ini atau besok saya belum tahu. Saya belum ketemu lagi dengan inspektur,\" ungkapnya, Selasa (24/9). Seperti yang diketahui, dugaan pemotongan insetif rupaya tidak hanya terjadi pada kader Sub Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah (PPKBD) Kelurahan Pahoman. Namun juga terjadi pada kader Sub Bina Keluarga Balita (BKB), Posyandu dan Puskeskel. Pemotongan tersebut terungkap, setelah dilakukan penelusuran kepada beberapa sumber Radar Lampung lainnya dari yang sebelumya mengatakan, setidaknya dalam catatan, dirinya yang kader Sub PPKBD mengalami pemotongan Rp230 ribu dari Rp600 ribu. \"Kami kaget dong waktu pembagian (22 Agustus 2019), begitu saya tanda tangannya Rp600 ribu, kok tiba-tiba saya hitung cuma Rp370 ribu, wajar dong kalau saya nanya. Saya bekerja capek, kadang dimarahi orang,\" katanya kepada Radar Lampung di rumahnya, Sabtu (21/9). Selain itu, salah satu kader sub BKB Pahoman mengungkapkan, dirinya juga mengalami pemotongan sebesar Rp350 ribu. Pemotongan atas insentif Rp600 ribu per semester. \"Kalau saya sub BKB waktu itu menerima gaji cuma Rp250 ribu, dipotong Rp350 ribu. Saya tanya dong. Kok saya dapatnya segini. Kata dia buat beli baju terus bayar pajak sama uang kas, loh kok engga musyawarah dulu, terus dia langsung marah kan sudah saya bilangin buat beli seragam, beli buku, emang kita bukunya dari mana kalau engga beli sendiri,\" jelasnya. (apr/wdi)

Sumber: