Dukung Vaksinasi Covid-19, Ini Pesan Ketua DPRD Bandarlampung untuk Dinkes

RADARLAMPUNG.CO.ID - Dukungan agar masyarakat bersedia mengikuti vaksinasi Covid-19 terus muncul. Saat dikonfirmasi radarlampung.co.id, Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi pun menyatakan bersedia menjalani vaksinasi tersebut. Saat ini, kata dia, dirinya sedang menunggu undangan vaksinasi. Sebagai inisiatif darinya, Ketua DPC PDI Perjuangan Bandarlampung ini pun mengatakan telah mempertanyakan jadwal pelaksanaan vaksinasi ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Bandarlampung. \"Kalau kata Dinkes mereka sedang tahap pelatihan tenaga vaksinasi. Katanya hari ini selesai dan sedang menunggu jadwal vaksinasi,\" ujar Wiyadi dihubungi via telepon pribadinya, Rabu (13/1). Dia berharap, Dinkes benar-benar memaksimalkan pelatihan kepada para tenaga kesehatan yang akan menangani vaksinasi. Jangan sampai ada kesalahan prosedur di saat pelaksanaan vaksinasi. \"Harus dijalani dengan prosedur yang tepat,\" tegas Wiyadi. Di sisi lain, tak hanya dirinya, ia pun telah meminta seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bandarlampung untuk mengikuti vaksinasi. \"Alhamdulillah semua teman-teman di Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bandarlampung berkenan untuk vaksinasi. Jadi dalam hal ini kami mendukung program vaksinasi Covid-19,\" tandas Wiyadi. Ya, belakangan statmen Anggota DPR Komisi IX Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning ramai diperbincangkan. Dirinya mengaku enggan divaksin Covid-19, sebagaimana tersebar via video kala dirinya menyampaikan pendapat dalam rapat dengar di DPR RI dengan Menteri Kesehatan Selasa (12/1). Dalam video tersebut, Mbak Ning -sapaan akrab Ribka Tjiptaning- mengatakan dirinya enggan ikut vaksin meskipun nantinya harus membayar denda. “Kalau persoalan vaksin saya tetap tidak mau divaksin, meskipun sampai 63 tahun bisa divaksin,” ujarnya sembari mengatakan kini telah menginjak usia 63 tahun. Ya, dirinya lebih rela untuk membayar denda bila sanksi itu diberlakukan. “Misalnya pun hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi Rp5 juta mending gue bayar, jual-jual mobil kek,” ungkap Ning dalam video berdurasi 3 menit 44 detik tersebut. Politisi asal PDI Perjuangan ini mengatakan, Biofarma sebagai supplier vaksin Sinovac menyebut belum menyelesaikan uji klinis tahap ke tiga. Karena itu, dirinya meminta pemerintah tidak sembarangan menerima vaksin. “Bagaimana, orang Biofarma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. ini pengalaman saya ini saudara menteri, ini saya ngomong lagi di rapat ini ya. Vaksin untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 (orang), karena di India ditolak di Afrika ditolak, tapi masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini, saya yang pertama bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa HAM pelanggaran HAM enggak boleh maksa begitu,” tambahnya. Mbak Ning juga mempertanyakan harga vaksin yang berbeda, dan pemberian vaksin gratis bagi masyarakat. Jangan sampai, kata dia, akan berbeda seperti swab yang berbeda di berbagai tempat. “Ini yang saya tanya yang gratis yang ketemu digratiskan semua rakyat pilih yang mana ada 45 macam ada yang Rp584.000, ada yang Rp292.000, ada yang Rp116.000, ada yang Rp540.000, sampai Rp1.080.400, ada yang Rp2.100.000. Pasti yang murah kalau orang miskin, masalah rapid, masalah swab aja belum ada harga eceran tertinggi itu berapa. Ada rumah sakit swasta tuh Abdi Waluyo, saya tanya berapa itu swab dokter, kalau satu hari dok itu Rp6,5 juta, tapi kalau hasilnya 3 hari Rp3,5 juta. Loh ini patokannya emang lama pemeriksaannya apa karena duitnya, saya tanya kemarin di klinik yang lain Rp900.000 hari Sabtu, negatif,” bebernya. (sur)

Sumber: