Polemik Anggaran Covid-19, DPRD Lamtim Berencana Bentuk Pansus

radarlampung.co.id-Polemik pengalokasian anggaran percepatan penanggulangan pandemi corona virus disease (covid)-19 di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur bakal masuk  babak baru.

Ya, DPRD Kabupaten Lampung Timur berencana membentuk panitia khusus (Pansus) Covid-19. Wakil Ketua DPRD Lamtim Ariyan Putra Marga menjelaskan, rencana pembentukan Pansus Covid-19 itu merupakan hasil rapat antara pimpinan dewan dengan para ketua fraksi, Senin (13/4).

“Melalui rapat itu, para ketua fraksi mengusulkan pembantukan Pansus covid-19,”jelas wakil rakyat dari Partai Golkar ini Senin (13/4).

Ariyan melanjutkan, pembentukan Pansus itu bertujuan agar pengalokasian anggaran penanggulangan Covid-19 tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan..

Lebih lanjut Ariyan menjelaskan,  program kegiatan yang direncanakan melalui APBD 2020 merupakan hasil kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Karenanya, lanjut dia, jika terjadi pergeseran anggaran juga harus sepengetahuan legislatif. “DPRD Lamtim berwenang melakukan pengawasan sesuai fungsinya,”tegas dia.

Selain itu, imbuhnya pembentukan Pansus juga bertujuan agar informasi yang diterima DPRD terkait anggaran Covid-19 dan rencana penggunaannya tidak simpang siur. “Jadwal pembentukan Pansus covid-19 akan segera dibahas melalui rapat badan musyawarah,”imbuh Ariyan. 

Masih menurut Ariyan, setelah terbentuk maka Pansus akan segera meminta kejelasan dari eksekutif  termasuk tim gugus tugas percepatan penanggulangan Covid-19 terkait sumber dana dan rencana penggunaannya. “Pansus bukan untuk mencari-cari kesalahan, namun agar penggunaan anggaran transparan dan akuntabel,”lanjut Ariyan.

Sebelumnya, anggota Fraksi NasDem DPRD Lamtim Badrun  menilai alokasi anggaran penanggulangan covid-19 sebesar Rp56 miliar terlalu kecil. Karenanya, Badrun mengusulkan agar anggaran covid-19 ditambah dengan mengalihkan alokasi dana pembangunan infrastruktur.

Sementara, anggota Fraksi Gerindra Purwianto keberatan bila anggaran pembangunan infrastruktur dialihkan untuk penanggulangan covid. Alasannya, itu adalah hak rakyat. “Masih banyak program kegiatan di organisasi perangkat daerah yang dapat dialihkan untuk penanggulangan covid-19,”kata Purwianto.

Sedangkan Ketua DPRD Lamtim Ali Johan Arif berharap agar para anggota dewan memberi kesempatan eksekutif menyusun rencana penataan APBD 2020 dalam rangka pengalokasian anggaran covid-19. (wid/wdi)

Sumber: