Realisasi Belanja Pemkab Lamsel Tertinggi Nasional, Bandarlampung Masuk Kota Terendah, Ini Rincinya

RADARLAMPUNG.CO.ID-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian dalam lawatannya ke Provinsi Lampung Rabu (5/1) menyoroti realisasi anggaran pada APBD Provinsi Lampung dan Pemda se Provinsi Lampung. Dari data yang dipaparkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengunjungi Mahan Agung, Rabu (5/1) , ada beberapa daerah di Lampung yang tertinggi dalam hal belanja daerah dan pendapatan. Namun, juga ditemukan daerah yang masuk terendah se-Indonesia baik pendapatan dan belanja daerahnya. Dari data tersebut diperoleh Kabupaten Lampung Selatan masuk sebagai kabupaten dengan realisasi belanja daerah tertinggi untuk APBD 2021 se Indonesia. Total realisasi belanjanya berada di angka 95,90%. Disusul nomor empat tertinggi Kabupaten Mesuji, dengan realisasi belanja mencapai 94,88%. Selanjutnya d susul peringkat 20 Kabupaten Waykanan yang mencapai realisasi Belanja sebesar 92,53%. Di tingkat kota, Kota Metro berada di posisi ke empat terbaik se Indonesia. Di mana, capaian belanja mencapai 91,13%. Sementara Kota Bandarlampung masuk dalam lima Kota terendah untuk belanja daerah pada APBD 2021, dengan realisasi hanya 63,88%. Realisasi pendapatan untuk kabupaten di Provinsi Lampung tertinggi Lampung Timur berada di nomor delapan, dengan total realiasasi pendapatan 103,15%. Kemudian disusul Mesuji pada peringkat 15 dengan total realisasi pendapatan mencapai 102,26%. Sementara untuk kota, Bandarlampung masuk tiga terendah se Indonesia. Capaian pendapatan Bandarlampung hanya mencapai 69,44% dari total APBD 2021. Sementara dalam keterangan pers yang diterima Radar Lampung, Mendagri, M. Tito Karnavian meminta pada APBD 2022 mendatang, masing-masing daerah minimal dapat melakukan serapan anggaran pada angka 90%. \"Kita harapkan targetnya kalau bisa minimal 90%. Jadi sisa lebihnya, SILPA istilahnya, kalau bisa 10%. Kita juga tidak mengharapkan harus 100% habis, karena perlu untuk pembayaran yang tidak bisa ditunda di awal tahun yang transfernya mungkin terlambat dari pusat. Misalnya, gaji pegawai, air, listrik. Itu kan harus dibayarkan, sehingga perlu adanya SILPA. Tapi jangan berlebihan sisanya itu. Jadi kalau bisa mencapai target 90% saja, itu sudah bagus, suapaya ada uang yang beredar di masyarakat,\" ucap Tito, pada Rabu Malam. Tito menyebut, jika nantinya ada daerah yang tinggi realisasi pendapatan dan belanjanya, maka dirinya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk diberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang realisasi pendapatannya mencapai hampir 100% dan belanjanya juga tinggi. \"Provinsi Lampung, dua-duanya dapet tuh. Pendapatannya tinggi, belanjanya juga tinggi di tingkat Nasional, terimakasih untuk itu Bapak Gubernur,\" tambah Tito. Tito juga mengatakan ada Kabupaten/Kota yang juga tinggi dalam penyerapan belanja dan pendapatan daerah, meskipun juga ada Kota yang rendah penyerapannya. \"Mudah-mudahan bisa menjadi masukan untuk perbaikan kedepan untuk sanksi, sementara saya sampaikan saja himbauan\" Menurutnya, untuk Kepala Daerah yang realisasi pendapatan dan belanja rendah sudah disampaikan oleh setingkat Menteri, agar bisa menjadi koreksi. \"Tapi kalau sudah sampai di tingkat rendah sekali sampai 30-40%, berarti kan uang tidak beredar di masyarakat, saya akan buat teguran tertulis dan diumunkan kepada publik,\" lanjutnya. (rma/rls/wdi)

Sumber: