Ibu Kota Baru Triger Pemerataan Pembangunan Ekonomi

Ibu Kota Baru Triger Pemerataan Pembangunan Ekonomi

radarlampung.co.id - Pertemuan Relawan Tim DKI Lampung bersama Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen-PPN/Bappenas) Rudy Soeprihadi Prawiradinata di ruang rapat Staf Khusus Menteri, Jakarta Pusat, Senin (23/9), membahas berbagai hal.

Salah satunya, target pemerataan ekonomi nasional yang besar dan menjadikan Indonesia masuk negara empat besar kekuatan ekonomi dunia pada 2045  mendatang.

Menurut Rudy, program Ibu Kota Negara (IKN) baru ini merupakan bagian holistik dari rancangan besar menuju ke arah sana, menyongsong 100 Tahun Indonesia Merdeka 2045.

\"Secara paralel, program pemindahan IKN baru ini sinergis dengan progresivitas prioritas pembangunan lainnya seperti pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri Khusus (KIK), penciptaan/percepatan pertumbuhan kota baru, dan 10 metropolitan baru,\" beber Rudy dalam keterangan tertulisnya yang diterima radarlampung.co.id, Rabu (25/9)

Ditanyai soal desakan tak terbendung arus urbanisasi, menurutnya itu hanyalah keniscayaan. Tinggal mendorong dan memberi proporsionalitas kepala daerah agar mampu jadi referensi pembangunan dengan tetap mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

\"Program IKN baru ini merupakan strategi negara, untuk dijadikan sebagai trigger bagi pemerataan pembangunan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia,\" tambah Rudy dihadapan Relawan Tim DKI Lampung.

Kemudian, Mantan Direktur Penanggulangan Kemiskinan Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kemen-PPN/Bappenas 2011 ini juga menjelaskan terkait upaya percepatan pembangunan lokasi IKN baru yang dinilai menggunakan cara yang luar bisa.

\"Intinya, pembangunan IKN baru ini ke depan menggunakan cara-cara yang luar biasa. Semua proses legislasi dan regulasi terkait pemindahan IKN baru ini menggunakan cara luar biasa,\" tambah Rudy.

Pembangunan IKN baru tahap pertama yakni zonasi kawasan inti pusat pemerintahan (government core area), kata dia, nantinya akan berada di atas lahan dengan total luas sekitar 5.600 hingga 6.000 hektar.

\"Ketersediaan lahan berstatus tanah negara dengan total luasan lahan 180 ribu hektare, area tutupannya hanya berkisar 10 persen,\" tandasnya.

Secara seksama, program IKN baru telah diputuskan penetapan lokasinya ke sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara (PPU-Kukar), Kalimantan Timur, yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta 26 Agustus lalu.

Sementara, pihak Tim Relawan DKI Lampung ya g hadir dalam kesempatan itu di antaranya, ketua dan sekretaris tim Andi Desfiandi dan Ary Meizari Alfian, Deputi Manajerial dan Kesekretariatan Dedi Rohman, serta Deputi Jaringan, Mobilisasi dan Surveylance Ahmad Muslimin.

Turut hadir, Guru Besar Manajemen Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Sugeng Prayitno Harianto, urban planner/Ketua Pusat Studi Kota dan Daerah (PKSD) Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung (UBL) IB Ilham Malik, pakar mitigasi bencana/Ketua Pusat Studi Gempa dan Tsunami UBL Any Nurhasanah, dan tim Media Center DKI Lampung Mico Periyando.

Bergantian dalam diskusi ini, Andi dan Ary, Sugeng dan Ilham, memaparkan ulang kajian DKI Lampung yang terakhir dipresentasikan Rektor Itera (Institut Teknologi Sumatra) Ofyar Z. Tamin pada kegiatan Penandatanganan Kajian dan Deklarasi DKI Lampung Oleh Seluruh Rektor PTN/PTS dan Elemen Masyarakat Lampung di UIN Raden Intan Lampung, 25 Juli lalu. (rma/rls/kyd)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: