Jadwal Lelang Jabatan Lamtim Tunggu Rekomendasi KASN
![Jadwal Lelang Jabatan Lamtim Tunggu Rekomendasi KASN](https://radarlampung.disway.id/uploads/2022/01/IMG-20220104-WA0017.jpg)
Radarlampung.co.id - Selain akan menggelar uji kompetensi untuk mengisi jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru hasil merger, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga akan menggelar lelang terbuka(open binding) untuk mengisi jabatan kepala OPD saat ini kosong. Masing-masing yaitu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bappenda). Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lampung Timur M. Jusuf menjelaskan, jabatan Kepala BPKAD kosong, karena pejabat yang lama pensiun sejak akhir Desember 2021 lalu. Sedangkan, jabatan Kepala Bappenda kosong karena pejabat yang lama telah beralih tugas ke Pemerintah Provinsi Lampung sejak pertengahan tahun 2021 lalu. \"Saat ini, jabatan kepala 2 OPD tersebut dipegang sekretaris selaku pelaksana tugas,\" jelas M. Jusuf. Dilanjutkan, dalam waktu dekat ini kekosongan jabatan juga akan terjadi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sebab, Kepala Bappeda yang saat ini akan pensiun Februari 2022 mendatang. Ditambahkan, untuk mengisi kekosongan kepala OPD tersebut, Pemkab akan menggelar lelang jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP). Menurutnya, rencana lelang jabatan telah dikoordinasikan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). \"Jadwal lelang jabatan tinggal menunggu rekomendasi KASN,\" imbuh M. Jusuf. Diketahui sebelumnya, dampak perombakan susunan perangkat daerah, sejumlah pejabat eselon 2 di Kabupaten Lampung Timur kehilangan jabatan. Masing-masing, Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Alma Turidi, Kadis Ketahanan Pangan Indra Duki, Kadis Pariwisata Ahmad Badrullah, Kadis Lingkungan Hidup Rosdi, Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Farida Norma, Kadis Pemuda dan Olahraga Merah Juansyah, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Heri Alpasya serta Kadis Perikanan Syamsurijal. Para pejabat eselon 2 tersebut kehilangan jabatan karena organisasi perangkat daerah (OPD) yang mereka pimpin digabungkan (merger). (wid/sur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: