Jelang HUT Lampung, Sekretaris Bapenda Angkat Bicara Terkait Pemutihan Pajak

RADARLAMPUNG.CO.ID - Dalam rangka HUT ke-63 Provinsi pada 6 Januari 2020 lalu, Pemprov Jambi memberi kado kepada maysrakatnya dengan melakukan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB). Tidak tanggung-tanggung, waktunya selama enam bulan yakni hingga 30 Juni 2020. Bagaimana dengan Lampung? Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda kebijakan yang sama, yang bakal dilakukan Pemprov Lampung. Padahal, diketahui sebentar lagi Lampung bakal milad ke-56. Tepatnya, jatuh setiap 18 Maret. “Sampai saat ini belum ada pembahasan (Pemutihan Pajak),” ucap Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung A. Rozali, Minggu (16/2). Rozali melanjutkan, fokus pemprov saat ini adalah mendidik wajib pajak, tidak dengan cara pemutihan. Melainkan dengan pendekatan persuasif ke masyarakat agar lebih sadar pajak. “Pengalamannya adalah, ketika dilakukan kebijakan pemutihan pajak, malah orang jadi malas membayar pajak. Terlihat dari notice pajak yang tercatat, banyak ditemukan, orang membayar pajak hanya saat pemutihan saja,” ucapnya. Untuk itu, sambung Rozali, dia mengaku sudah melakukan upaya berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk berkoordinasi dengan Satlantas di masing-masing daerah untu menggalakkan razia gabungan termasuk sasarannya adalah penunggak pajak. Selain itu, alasan tidak dilakukannya pemutihan, kata Rozali adalah capaian pendapatan daerah Pemprov Lampung tahun anggaran 2019 angkanya hampir semua mencapai 100 persen. Berdasarkan data dari Bapenda total pendapatan daerah mencapai 97,97 persen dari target Rp7,371 triliun. Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) yang capaiannya 99,51 persen dari target Rp2,987 triliun. Kemudian dana perimbangan yang capaiannya 96,96 persen dari target Rp4,324 triliun serta lain-lain pendapatan yang sah dengan capaian 93,8 persen dari target Rp59,8 miliar. Dari lima capaian pajak daerah yang ada dalam PAD itu ada dua sektor yang over target, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengam capaian 106,63 persen dari target Rp750 miliar. Kemudian, untuk Pajak Air Permukaan, capaian 124,08 persen dari target Rp3 miliar. Rozali mengatakan, untuk target pendapatan daerah tahun anggaran 2020 dipatok sebesar Rp7,8 triliun. Rinciannya, PAD Rp3,319 triliun, dana perimbangan Rp4,495 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah Rp51,65 miliar. \"Alhamdulillah ada beberapa sektor yang over target di 2019. Tentunya ke depan akan kita upayakan lebih optimal capaiannya,\" ucapnya. Rozali menambahkan, untuk pengoptimalan target tahun ini tentunya akan melakukan berbagai upaya. Diantaranya adalah berkoordinasi dengan seluruh pemkab/pemkot di Lampung, terlebih dalam sektor PKB. \"Ya, tentunya upaya lebih dititik beratkan kepada PKB sebab salahsatu sektor pajak unggulan. Lebih kepada pendekatan persuasif kepada masyarakat. Jika bisa, over target lagi, \" kata dia. Sementara, Ketua Komisi III DPRD Lampung Ikhwan Fadhil Ibrahim mengatakan, over target sektor pajak disebabkan adanya penurunan angka baik pendapatan maupun belanja daerah pada APBP Lampung 2019. \"Jadi yang perlu diperhatikan adalah, bagaimana Bapenda tetap mengoptimalkan capaian dengan target yang sudah ditetapkan untuk tahun anggaran 2020,\" kata dia. Politikus Gerindra ini mengatakan, rasionalisasi di tengah tahun, namun ke arah peningkatan tentunya harus dilakukan. Selama ini optimalisasi dirasa kurang optimal. \"Jadi, saya kira tidak hanya sekedar capaian dilihat dalam prosentase saja, akan tetapi perlu juga dilihat secara nilainya,\" imbuhnya. (abd/sur)

Sumber: