JPU Tunda Sidang Tuntutan Pekara Penggelapan Gaji Pegawai BPBD Kota Bandarlampung
![JPU Tunda Sidang Tuntutan Pekara Penggelapan Gaji Pegawai BPBD Kota Bandarlampung](https://radarlampung.disway.id/uploads/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-16-at-19.02.21.jpeg)
RADARLAMPUNG.CO.ID - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung menunda sidang tuntutan perkara penggelapan uang kas dan gaji pegawai honorer BPBD Kota Bandarlampung. Dalam perkara ini mantan bendahara BPBD Kota Bandarlampung, Krissanti menjadi terdakwa. Kasi Intel Kejari Bandarlampung Erik Yudistira menjelaskan, penundaan yang dilakukan oleh JPU itu karena untuk tuntutan bagi Krissanti belum siap. \"Ada beberapa berkas yang belum siap. Maka dari itu penuntut umum belum bisa menuntut terdakwa untuk hari ini,\" katanya, Kamis (16/12). Untuk itu lanjut Erik, persidangan Krissanti pun akan kembali digelar pada pekan depan. Karena JPU baru siap membacakan tuntutan. \"Ya tadi juga penuntut umum meminta dispensasi waktu akan siap dibacakan pekan depan,\" kata dia. Sementara itu, Kuasa Hukum Krissanti, M. Yunus membenarkan penundaan persidangan itu. Dimana rencananya sidang ditunda hingga pekan depan sampai tanggal 23 Desember 2021. \"Ya karena Jaksa (Penuntut Umum) belum siap. Kami untuk agenda tuntutan ini menunggu jadwal dari jaksa saja,\" katanya. Untuk diketahui, Mantan Bendahara BPBD Kota Bandarlampung, yang juga terdakwa dalam perkara dugaan penggelapan uang kas dan gaji honorer yakni Krissanti, menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Tanjungkarang, pada Kamis (28/10). Dalam dakwaan yang dibacakan oleh JPU Kejari Bandarlampung Ferdy Andrian, bahwa terdakwa Krissanti ini dikenakan Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 3 jo pasal (18) ayat 1, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. \"Peristiwa itu berawal ketika para pegawai negeri maupun tenaga kontrak di BPBD Kota Bandarlampung mengajukan pinjaman kredit pada beberapa Bank. Yakni Bank Lampung, Bank BPR Syariah dan Bank Eka,\" katanya. Masih kata jaksa, untuk pembayaran gaji pegawai BPBD itu pun menggunakan pemda online. Dengan sistem payroll. Dilakukan dengan tiga tahap. Yang melibatkan beberapa pihak, yakni tahap pertama creator dilakukan oleh bendahara pengeluaran. \"Dan setelah mendapatkan data dari pembantu bendahara gaji. Lalu tahap kedua verifikator yakni kasubag keuangan yang memverikasi data dari creator dan tahap ketiga adalah outorisator adalah kepala pelaksana BPBD kota Bandarlampung yang mengkoreksi ulang data data, dari verifikator yang kemudian menyetujui transaksi payroll itu,\" kata dia. Lalu untuk Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. BPR Eka Bumi Artha Cabang Bandarlampung dengan BPBD Kota Bandar Lampung Nomor B.035/KPG/EBA/BDL/VII/2018; terkait pemotongan gaji pegawai Negeri maupun Pegawai Tenaga Kontrak pada BPBD Kota Bandarlampung diberikan kuasa kepada terdakwa. Dimana selaku pembantu bendahara pengeluaran (gaji) pada BPBD Kota Bandarlampung untuk melakukan pemotongan dan penyetoran angsuran kredit terhadap para pegawai BPBD Kota Bandarlampung ke masing-masing Bank pemberi Kredit. \"Terdakwa yang dimana selaku pembantu bendahara pengeluaran gaji pada BPBD Kota Bandarlampung memegang password pembayaran secara payroll. Melakukan edit data gaji pegawai untuk dikurangi atau dipotong sesuai dengan besaran angsuran pinjaman kepada bank pemberi kredit atau perubahan-perubahan lainnya,\" jelasnya. Sejak bulan Oktober 2020, terdakwa mentransfer gaji para pegawai BPBD Kota Bandaampung tersebut ke rekening pribadi milik terdakwa. Dimana selanjutnya pembayaran angsuran disetorkan oleh terdakwa secara manual dari rekening pribadi milik terdakwa ke masing-masing bank yaitu PT. BPR Syariah Bandar Lampung, PT. BPR Bank Waway, PT. BPR Bank Pasar Pemkot Bandarlampung dan PT. BPR Eka Bumi Artha Cabang Bandar Lampung. \"Dan terkecuali untuk PT Bank Lampung kantor cabang utama yang langsung di debit dari rekening masing-masing para pegawai setelah dilakukan Payroll oleh terdakwa,\" bebernya. Setelah pada pada Januari 2021 pegawai BPBD Bandarlampung bernama Ragil, dipanggil Bank Lampung karena adanya tunggakan angsuran. Ragil heran, karena ia yang sedang disanksi berat, merasa seharusnya masih menerima gaji, ia pun melapor. \"Saat dilakukan pengecekan oleh Bendahara Pengeluaran diketahui angsuran kredit pegawai di Bank Lampung tidak disetorkan oleh terdakwa. Kemudian dilakukan pengecekan di Bank BPR Syariah dan Bank EKA ditemukan ada tunggakan terhadap angsuran kredit para pegawai BPBD Kota Bandarlampung,\" ujarnya. Lalu untuk di Bank Waway terdakwa meminta pembukaan dana blokir dengan alasan gaji pegawai honor belum keluar. Tetapi kenyataannya gaji pegawai honor tersebut telah dipotong oleh terdakwa namun tidak disetorkan ke Bank Waway. \"Akibat perbuatan terdakwa dari Oktober 2020 sampai Januari 2021 terjadi penunggakan angsuran para pegawai BPBD Kota Bandarlampung pada PT. BPR Syariah Bandarlampung sebesar Rp.10.586.363,00, PT. BPR Bank Waway/PT. BPR Bank Pasar Pemkot Bandarlampung sebesar Rp. 104.267.116,00, PT. BPR Eka Bumi Artha Cabang Bandarlampung sebesar Rp. 32.895.358, dan PT. Bank Lampung kantor cabang utama sebesar Rp. 184.018.516,33. \"Dimana langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat tagihan kepada terdakwa. Yang justru surat tagihan tersebut terdakwa simpan dan tanpa diketahui oleh Pelaksana Kepala BPBD Kota Bandarlampung,\" jelasnya. Dan dari Perhitungan ahli Inspektorat Kota Bandarlmpung jumlah angsuran kredit. \"Yang telah disalahgunakan oleh terdakwa adalah sebesar Rp331.767.353,33,\" pungkasnya. (ang/wdi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: