Monas Lokal

Monas Lokal

--

SAYA lewat jalan tol Samarinda-Balikpapan lagi. Kemarin. Tidak mampir IKN –ibu kota negara yang baru di Sepaku, Penajam Paser Utara.

Saya kasihan dengan kabupaten Penajam ini. Ketika namanya meroket, roket itu meletus di udara: bupatinya ditangkap KPK. Di Plaza Senayan, Jakarta. Bersama lebih 10 orang. Termasuk seorang gadis matang yang sering mendampinginya.

Sang bupati, Abdul Gafur Mas'ud, pernah mengatakan, dia itu masih ada hubungan keluarga. Dia adalah Balqis. Meski umurnyi baru 23 tahun jabatannyi sudah bendahara partai tingkat kabupaten: Partai Demokrat.

Gafur dan Balqis termasuk yang segera dibawa ke pengadilan. Media di sini sudah menyebut: di Pengadilan Negeri Samarinda. Ada pengadilan tipikor di Samarinda.

Di pengadilan lah Gafur dan Balqis bisa membersihkan nama mereka. Atau tidak. Demikian juga empat terdakwa lainnya.

Di Plaza Senayan itulah uang Rp 1 miliar menjadi alasan penangkapan. Asalnya dari kontraktor yang membangun proyek di Penajam: rumah dinas bupati. Sang kontraktor juga banyak membangun proyek lainnya.

Kini yang susah bukan hanya Gafur, Si cantik dan empat tersangka lainnya. Pun Korpri.

Organisasi pegawai negeri itu kehilangan uang Rp 1 miliar. Tidak mudah bisa kembali. Padahal itulah uang yang dikumpulkan dari potongan gaji pegawai negeri. Termasuk dari zakat pegawai.

Harian Disway Kaltim mengungkapkan: sang bupati perlu uang Rp 1 miliar. Tentu sang kontraktor yang harus menyediakan. Tapi ia lagi tidak punya uang. Saat itu. Harus saat itu.

Maka dicarikan jalan tikus: sang kontraktor disuruh pinjam uang Korpri Penajam.

Kini harus cari akal: bagaimana uang itu bisa masuk kas lagi. Mungkin pembaca Disway tahu caranya. Masalahnya, yang meminjam sudah ditangkap. Ia juga hanya disuruh untuk meminjam. Yang menyuruh juga sudah ditangkap. Termasuk sekretaris kabupaten yang di mana-mana jadi pembina utama Korpri setempat.

Mungkin tidak harus Elon Musk yang bisa mencarikan jalan keluar. Atau Kiai Imam Jazuli dari Cirebon itu.

Sulit.

Penajam juga akan meledak karena yang lain: banyak utang yang jatuh tempo. Harus dibayar segera: Rp 400 miliar. Proyek-proyek sudah dibangun. Tagihan sudah dimasukkan. Tapi yang harus memproses tagihan itu ada di tahanan semua.

Sumber:

Berita Terkait