BPN Lamteng Serahkan 111 Bidang Sertifkat Aset Pemda

Untuk mewujudkan hal itu, menurutnya semua bisa dicapai bila kepala BPN beserta jajarannya serta pemerintah daerah dan instansi lain bisa bersinergi dengan baik.

"Aparat penegak hukum juga perlu ikut melakukan pengawasan. Saya optimistis semua Forkopimda Lamteng mendukung kegiatan ini. Insya Allah, WBM dan WBBM bisa terwujud. Sekali lagi, mohon dukungan dan doanya," katanya.

Dadat juga memaparkan beberapa kendala sertifikat tanah belum selesai.

"Kalau masalah aset biasanya data yuridis peralihan penanggung jawab sehingga belum bisa diselesaikan. Begitu juga masalah sertifikat tanah wakaf yang biasanya diucapkan secara lisan dan tidak tertulis. Ini biasanya jadi kendala," ungkapnya.

"Pada 2025, Pak Presiden Jokowi berharap semua tanah telah bersertifikat. Redistribusi tanah/landreform juga perlu peran serta pemerintah daerah," tegasnya.

Sementara, Bupati Lamteng Musa Ahmad mengapresiasi apa yang dilakukan BPN.

"Mewujudkan WBK dan WBBM  membutuhkan komitmen dan kesungguhan. Insya Allah pemda mendukung apa yang dilakukan BPN. Kita sederhanakan birokrasi. Masalah adanya Perbup penghapusan BPHTB dan permintaan kendaraan untuk menunjang kinerja, Insya Allah dua-duanya dikabulkan," katanya.

Musa Ahmad menyatakan, apa yang dicanangkan BPN ini sudah ditunggu-tunggu masyarakat.

"Pemerintah daerah juga sudah lama berusaha mewujudkan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Mempermudah masyarakat, memotong rantai birokrasi. Lewat program Bunga Kampung yang dilakukan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Semoga BPN juga bisa ikut dalam program yang kita laksanakan," ujarnya.

Terkait sertifikat 111 bidang tanah aset Pemkab Lamteng, Musa mengucapkan terima kasih banyak.

"Saya juga berharap hingga akhir masa jabatan saya, tidak perlu 100 persen. Maksimal 95 persen aset Pemkab Lamteng telah bersertifikat semua. Saya minta kepada Pak Sekda menindaklanjutinya," ungkapnya. (sya)

Sumber: