FGD Pemanfaatan Tol Sumatera, Andi Surya: Rencana Jembatan Selat Sunda Perlu Dikaji Kembali

BANDAR LAMPUNG, RADARLAMPUNG.CO.ID - Kementerian Koordinasi Perekonomian mengadakan FGD (Focus Group Discussion) di Hotel Sheraton, Jl. Wolter Monginsidi No. 175, Bandar Lampung, terkait pemanfaatan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Selasa (31/5).

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Deputi Kemenko Perekonomian, Sekretaris Provinsi Lampung, Kepala Bappeda, dan unsur pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.

Andi Surya, satu-satunya akademisi Lampung yang diundang dalam FGD ini, secara daring menyampaikan, isu besar FGD terletak pada pemanfaatan JTTS untuk pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

BACA JUGA: Gempa Guncang Tanggamus, Warga Berhamburan

Dalam pemaparannya, Ketua Yayasan UMITRA dan Global Surya Islamic School ini menyatakan, meskipun tol Sumatera sangat bermanfaat bagi percepatan arus manusia, barang dan jasa, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara efektif.

Dia mengusulkan, pada wilayah perkotaan potensial perlu dirancang jalan lingkar, city-hub dan pergudangan, yang menghubungkan kota-kota potensial dengan tol Sumatera sebagai dukungan mobilitas manusia dan distribusi barang sektor industri, agribisnis, umkm dan wisata, sebutnya.

Di sisi lain, Andi Surya menyampaikan, terdapat awan kelabu yang menggantung dari keberadaan JTTS, yaitu kemacetan di penyeberangan Bakauheni-Merak yang perlu dicari jalan keluar.

BACA JUGA: Jembatan Way Sabuk Ambrol

Bukan hanya persoalan dermaga penyeberangan. Tetapi juga rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda yang terhenti di masa pemerintahan Presiden Jokowi.

"Salah satu yang krusial adalah dengan pertumbuhan ekonomi akibat keberadaan tol, jumlah kendaraan semakin bertambah. Namun di penyeberangan Selat Sunda terjadi kemacetan, terjadi bottle-neck," ujarnya.

Oleh karenanya, dia memberi saran agar Kemenko Perekonomian mengkaji kembali rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda sebagai konektivitas efektif Jawa-Sumatera.

BACA JUGA: Kekasih Eril Beri Pesan Menyentuh ke Anak Ridwan Kamil

"Saya mengusulkan agar rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda dibuka kembali karena payung hukumnya telah ada, Perpres SBY No. 86/2011. Ini tinggal dilanjutkan, Jembatan Selat sunda ini adalah legacy negara untuk rakyat Indonesia. Bukan hanya untuk Provinsi Lampung dan Banten semata,” tegas mantan anggota DPD RI dan DPRD Provinsi Lampung ini.

Disebutkan, pembangunan jembatan Selat Sunda ini tidak membebani APBN. Karena sektor swasta sangat berminat membentuk konsorsium pendanaan.

"Jika pun pemerintah perlu masuk dalam pendanaan, cukup 10% dari total perkiraan Rp250 triliun biaya JSS. Jadi pemerintah cuma share sebesar Rp25 triliun. Itupun terbagi secara multiyear dalam masa 10 tahun pembangunan. Jadi per tahun cuma Rp2,5 triliun,” imbuhnya.

BACA JUGA: Polisi Beber Peran Mahasiswa Asal Lampung yang Diduga Terlibat Jaringan Teroris

Sementara pembicara lain, Sekprov Lampung, Asisten Deputi Kemenko Perekonomian dan PT Hutama Karya, menyoroti permasalahan exit tol yang perlu ditambah pada beberapa ruas yang menghubungkan wilayah Mesuji, Lampung Utara, Lampung Tengah, Bandar Lampung dan Lampung Selatan.

Di akhir diskusi, disimpulkan oleh Kemenko Perekonomian, masukan dari semua pihak, termasuk kajian terhadap Jembatan Selat Sunda akan menjadi bahan bagi diskusi selanjutnya sehingga jalan tol Sumatera dapat benar-benar efektif dalam pengembangan wilayah dan ekonomi Lampung. (rls/ais)

Sumber: