DPRD Tubaba Akan Panggil Pemkab dan Instansi Terkait

TUBABA, RADARLAMPUNG.CO.ID - Adanya beberapa permasalahan terkait dengan penegasan tapal batas antar tiyuh dan antar kabupaten, di Tulang Bawang Barat (Tubaba) Provinsi Lampung, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten setempat, akan memanggil pemerintah kabupaten dan instansi lainnya. Itu dilakukan untuk membahas berbagai persoalan dan keluhan masyarakat yang terjadi akibat dari adanya penetapan tapal batas tersebut.

Kepastian pemanggilan ini diungkapkan oleh Ketua Komisi 3 DPRD Tubaba Paisol S.H kepada Radar Lampung dan radarlampung.co.id, malam. 

Menurut Faisal batas antar tiyuh dan antar kabupaten itu telah ada bersamaan dengan undang-undang nomor 50 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Mrnurut hematnya, penentuan tapal batas tersebut harus melibatkan tokoh-tokoh dan pihak terkait, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. 

Sebagai contoh batas antar tiup menurut Faisal telah ada sebelum Kabupaten tubaba atau kabupaten Tuba lahir tahun 1997 lalu. Sehingga akan sangat Riskan ketika ada perubahan yang menyebabkan perubahan administrasi dan surat-menyurat masing- masih masyarakat. 

Muammil S.Ag. dan Busroni anggota DPRD lainnya mengusulkan agar pemerintah mengambil langkah-langkah tegas dengan tidak merugikan masyarakat. 

Sebagai contoh adanya perubahan surat-menyurat tanah rumah dan bangunan serta administrasi kependudukan. Hal-hal tersebut di atas membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga keduanya menyarankan agar biaya-biaya yang timbul akibat dari adanya penentuan tapal batas tersebut ditanggung oleh negara. "Anda bisa bayangkan masyarakat saat ini menjerit lantaran kebutuhan sangat tinggi dan sembako ganti harga. Bayangkan saja kalau mereka akan mengeluarkan biaya yang sangat besar Rp2 juta sampai Rp10 juta perbuku sertifikat, siapa yang akan menanggungnya, dan siapa yang bertanggung jawab,"tanya anggota DPRD ini. 

Karenanya pekan depan pihaknya bersama dengan komisi terkait akan melakukan pembahasan secara mendalam sehingga masyarakat tubaba tidak dirugikan. "Kami ini representasi masyarakat Tulang Bawang Barat. Mengapa kami tidak pernah diajak berbicara," tutupnya. (*)

Sumber: