Para Tokoh di Tubaba Dukung Pemkab untuk Penganggaraan ke Negara

TUBABA, RADARLAMPUNG.CO.ID - Dukungan agar Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung, dan instansi vertikal seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat melakukan kesepakatan agar pembiayaan perbaikan surat-menyurat tanah, rumah, dan bangunan dibebankan kepada negara terus mengalir.

Itu lantaran mereka tidak ingin masyarakat terbebani akibat adanya penetapan tapal batas antar tiyuh dan antar kecamatan di kabupaten setempat.  

Tokoh pemuda Kabupaten Tubaba Idris Hadi, warga Panaragan Jaya, Kecamatan Tuba Tengah, Tubaba ini mengungkapkan bahwa sudah seharusnya pemerintah melakukan langkah-langkah agar penganggaran perbaikan surat-menyurat masyarakat dibebankan kepada negara. 

Menurut pria yang akrab disapa Arsyad ini, usul tersebut sangat penting direalisasikan agar di kemudian hari tidak muncul masalah yang dapat menimbulkan gesekan bahkan kerusuhan. 

"Bagaimana tidak rusuh, saat ini pemerintah mengatakan tidak ada masalah tapi kemudian 5-10 tahun yang akan datang pemerintah tentu berpijak pada peta tiuh atau kecamatan yang ada. Sementara masyarakat masih berpijak pada surat-menyurat yang lama, sedangkan lokasinya sudah berpindah atau dipisahkan oleh peta tiyuh,"ungkapnya. 

Desakan yang sama juga diungkapkan oleh Santoni Anom, SH.

Menurut pria yang merupakan asli warga Tiyuh Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa, Tubaba ini pemerintah harus membuka seluas-luasnya akses agar masyarakat dapat memperbaiki surat-menyurat dan hal-hal lainnya yang ditimbulkan akibat adanya penetapan tapal batas antar tiyuh antar kecamatan, dan antar kabupaten di Tubaba.

Konkretnya, adalah pembebanan segala biaya yang timbul kepada negara, teknisnya bisa melalui APBD atau APBN," terang pria yang berprofesi sebagai advokat ini.

Santoni berharap agar keamanan dan kenyamanan masyarakat Tubaba yang saat ini telah terjalin dapat terus dijaga.

Karenanya menurut pria yang hampir setiap periode menjabat sebagai komisioner penyelenggara pemilu ini, semua pihak seperti pemerintah DPRD instansi vertikal lainnya dan tokoh-tokoh dapat Bersatu padu guna memecahkan masalah agar tidak ada seorangpun masyarakat yang dirugikan akibat adanya penetapan tapal batas tersebut. 

"Saya yakin ketika itu dijalankan Tidak Akan Ada gesekan namun jika tidak tentu akan menimbulkan masalah karena biaya perbaikan surat-menyurat tersebut tidak sedikit," tutupnya. (*)

Sumber: