Dilaporkan ke Bawaslu, Zulkifli Hasan Akui Adanya Politik Transaksional

BANDAR LAMPUNG, RADARLAMPUNG.CO.ID - Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan tengah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Laporan oleh sejumlah aktivis demokrasi itu karena adana dugaan praktik kampanye, tindakan menggunakan fasilitas negara, dan indikasi politik uang.

Pelapor diantaranya Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti. Kemudian, Alwan Ola Riantoby dari Kata Rakyat dan Kaka Suminta dari Komite Independen Pemantatu Pemilu (KIPP).

Di tengah-tengah proses laporan tersebut, Zulkifli Hasan mengakui adanya politik transaksional. Zulkifli Hasan mengemukakan hal tersebut di dalam tayangan #CloseTheDoor Corbuzier Podcast, Kamis 21 Juli 2022. Menurut  Zulkifli Hasan, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang transaksional.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menuturkan, demokrasi akan sukses jika kuncinya adala value atau nilai. Dimana, nilai dihasilkan dari sistem yang baik. Kemudian, sistem yang baik dihasilkan dari undang-undang yang baik.

BACA JUGA:Jelang Ekshumasi Jenazah Brigadir J, Keluarga dan Masyarakat Berjaga di Sekitar Pemakaman

Zulkifli Hasan kemudian merunut sistem demokrasi di negara ini. Dimulai dari partai politik (parpol) yang mengahsilkan parlemen. Kemudian parlemen menghasilkan undang-undangn yang baik. Lalu undang-undang akan menghasilkan sistem yang baik.

"Sistem yang baik, akan menghasikan nilai-nilai yang baik. Maka, demokrasi yang baik akan menghasilkan keadilan, harmoni, kemudian bersih. Itu demokrasi," kata Zulkifli Hasan dalam tayangan tersebut seperti yang dilansir radarlampung.co.id dari tayangan podcast tersebut.

Politikus asal Lampung Selatan ini pun memaparkan bahwa demokrasi di Indonesia memang tidak bersih. "Iya karena demokrasi kita ini demokrasi yang transaksional. Demokrasi, tapi tidak demokratis," tegas Zulkifli Hasan.

Dia pun mencontohkan bahwa jika ingin maju sebagai bupati atau gubernur dalam pilkada, sang calon butuh biaya besar. Bahkan sampai puluhan miliar rupiah. "Maka saya kira, dan saya berjuang juga agar proses demokrasi kita ini kita perbaiki. Kalau kita tidak perbaiki, nanti rakyat yang perbaiki. Itu yang saya nggak mau," ucapnya.

BACA JUGA:Direktur Pamobvit Polda Metro Jaya Jadi Plt. Kapolres Jakarta Selatan

"Kalau kita nggak memperbaiki diri, soon or later, alam yang akan memperbaiki. Kita punya pengalaman 1948, 1965, 1998. Kita nggak mau lagi dong mundur. Maka kita harus perbaiki. Gaji bupati berapa? Rp 6,9 juta. Sedangkan mau jadi bupati bisa Rp 50-60 miliar, semua tahu. Orang-orang yang melihat bupati, pasti (mikir) transaksional. Saya sudah tahu persis, tinggal dipilih saja mau (calon) yang mana," urai Zulkifli Hasan.

Dia juga menyayangkan masyarakat Indonesia yang juga tidak konsisten. "Ini marah terus (sama pemerintah). Tapi besoknya dipilih lagi. Jadi apa yang terjadi? Inilah gambaran kita. Tapi kita bisa berubah bareng-bareng," harap Zulkifli Hasan.

Diberitakan, laporan ke Bawaslu RI akibat aksi Zulkifli Hasan dan anaknya, Futri Zulya Savitri, membagi-bagikan minyak goreng di Bandar Lampung, Sabtu 9 Juli 2022. Dalam kegiatan PAN-Sar Murah ini, Zulkifli Hasan juga meminta emak-emak yang hadir untuk memilih Futri Zulya dalam Pemilu 2024.

Sebagai imbalannya, Futri Zulya mentraktir minyak goreng. Dan menjanjikan akan menggelar kegiatan serupa setiap dua bulan. (*)

Sumber: