Fantastis! Begini Realisasi Anggaran di Lampung

RADARLAMPUNG.CO.ID - Serapan Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Lampung tahun 2022 hingga 29 Juli mencapai 52,53% untuk pendapatan dan belanja 45,67%.

Realisasi pendapatan dan belanja Provinsi Lampung ini dikemukakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.

Realisasi pendapatan ini, setelah Kepala BPKAD melaporkan kepada Plh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Freddy, Jumat 29 Juli 2022 dalam rapat Percepatan dan Optimalisasi Pencapaian Target Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah di Balai Keratun.

"Bahwa realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Lampung Per Tanggal 29 Juli 2022, untuk Realisasi Pendapatan mencapai sebesar Rp3.445.134.822.174,94 atau sebesar 52,53%, dan Realisasi Belanja sebesar Rp3.201.964.949.191.00 atau sebesar 45,67%," kata Marindo.

BACA JUGA:Bangga! BRI Jadi Best Company to Work for in Asia 2022 dan Most Caring Companies

Selanjutnya, Plh Sekda, Freddy mengatakan Pemprov Lampung terus melakukan evaluasi dan membedah setiap kendala dan hambatan yang ada di masing-masing OPD agar dapat dilakukan optimalisasi dan percepatan realisasi anggaran pada setiap OPD.

"Pemprov Lampung secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan dan belanja, pada umumnya anggaran telah direalisasikan dan membutuhkan percepatan pengadministrasian tata laksana keuangan. Keseimbangan antara pendapatan dan belanja Pemprov Lampung relatif baik, dimana realisasi pendapatan mencapai 52,53 persen sementara realisasi belanja sebesar 45,67 persen," ujar Plh. Sekda, Freddy.

Freddy meminta agar setiap OPD dapat mengoptimalkan pencapaian target kinerja, baik Pendapatan dan Belanja pada setiap Perangkat Daerah agar tepat sasaran dengan mengedepankan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian bagi Perangkat Daerah Pemangku Pendapatan, baik yang bersumber dari Retribusi maupun Pendapatan Lainnya agar lebih inovatif dalam meningkatkan realisasi pendapatan, serta agar setiap OPD dapat melakukan identifikasi/inventarisasi kegiatan dalam APBD yang paling besar nilai anggarannya namun belum terealisasi sehingga perlu dicari strategi percepatan pelaksanaannya.

BACA JUGA:Waspada! Ini Wilayah Mesuji yang Rawan Kebakaran Lahan Gambut

Dalam rapat tersebut, Fredy juga meminta agar Kepala Perangkat Daerah yang realisasi serapan APBD-nya dibawah rata-rata, agar segera melakukan konsolidasi dengan jajaran perangkat daerahnya untuk mengejar target realisasi APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepala Perangkat Daerah juga diminta untuk mempedomani manajemen kas yang telah disusun bersama BPKAD dengan menyesuaikan tahapan dan proses yang telah ditetapkan.

Bahkan, memastikan penyelesaian pengadaan barang dan jasa baik yang menggunakan mekanisme tender maupun swakelola sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa juga diungkapkan dalam rapat tersebut.

Sumber: