DPRD Kota Bandar Lampung Siap Tindak Lanjuti Lima Tuntutan Cipayung Plus

RADARLAMPUNG.CO.ID - Pasca Rabu 7 September 2022 Gedung DPRD Kota Bandar Lampung didatangi peserta aksi dari PC PMII Kota Bandar Lampung, hari ini 8 September 2022 giliran Mahasiswa Cipayung Plus.

Cipayung Plus yang terdiri dari empat Organisasi Kepemudaan (OKP) Kammi, IMM, GMKI, dan PMKRI setidaknya menyampaikan lima tuntutan dalam aksinya di Gedung DPRD Kota Bandar Lampung.

Ketua IMM Bandar Lampung M. Tahta mengatakan, ada lima poin tuntutan mahasiswa yang aksi menolak kenaikan harga BBM di Gedung DPRD Kota Bandar Lampung.

Pertama, mendesak pemerintah untuk mengusut dan menindak tegas para mafia migas. Kedua, mendesak pemerintah mendistribusikan bantuan sosial secara merata dan tepat sarasan.

BACA JUGA:Imbas Harga BBM Naik, Ojol Ikut Berdemo di Depan Kantor DPRD

Ketiga, mendesak pemerintah mengendalikan harga bahan pokok agar kembali stabil. Keempat, menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung kepada rakyat dan dialihkan untuk subsidi BBM.

Kelima, meminta pemerintah untuk mengoptimalkan pajak negara dan distribusikan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.

Sementara usai meraudiensi dengan perwakilan peserta aksi, Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Wiyadi mengatakan, DPRD Kota Bandar Lampung telah menerima aspirasi dari Cipayung Plus terkait lima tuntutannya.

Dalam tuntutannya, Cipayung Plus menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM dan tuntutan lainnya. DPRD Kota Bandar Lampung berkomitmen akan meneruskan aspirasi ini ke Provinsi Lampung dan ke pusat.

BACA JUGA:PC PMII Bandar Lampung Ancam Akan Turunkan Kekuatan Full Jika Tuntutannya Tak Diakomodir

"Paling lama akan kita sampaikan hari Selasa atau tiga hari kerja," ujar Wiyadi.

Disinggung terkait gagalnya audiensi dengan peserta aksi PMII, kemarin 7 September 2022, Wiyadi mengatakan bahwa kemarin DPRD Kota Bandar Lampung sudah siap menerima audiensi peserta aksi.

"Tapi kemarin memang tidak menemui titik temu karena mereka maunya seluruh peserta menyampaikan aspirasi di dalam. Di mana sebenarnya kami siap menerima perwakilan untuk berdiskusi," ungkapnya.

Begitu juga terkait tuntutan peserta aksi seperti memberantas mafia migas dan harga stabil yang dapat dilakukan pemerintah daerah, Wiyadi menuturkan bahwa Pemkot Bandar Lampung tidak berpangku tangan menunggu bantuan pusat. 

Sumber: