Kota Metro Masuk Kategori Daerah Terbaik di Pulau Sumatera dalam Pengendalian Inflasi
Pemerintah Kota (Pemkot) Metro masuk dalam tiga besar kategori penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat kabupaten/kota terbaik di Pulau Sumatera pada tahun 2021.--
METRO, RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Metro masuk dalam tiga besar kategori penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat kabupaten/kota terbaik di Pulau Sumatera pada tahun 2021.
Penghargaan diberikan saat Wali Kota Metro Wahdi Siradjuddin beserta jajarannya mengadiri Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022, yang diselenggaakan oleh Bank Indonesia (BI) di Surabaya, Jawa Timur, Rabu 14 September 2022.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan, beberapa negara yang kini mengalami tingkat inflasi yang tinggi. Diantaranya, Amerika dengan tingkat inflasi sebesar 8,3 persen, Uni Eropa sebesar 9,78 persen, dan yang tertinggi Turki dengan tingkat inflasinya 80, 21 persen.
"Lalu, di Indonesia berada pada 4,69 persen. Namun, transmisi inflasi impornya belum masuk dan masih disubsidi,” kata dia.
BACA JUGA:Warga Kembali Pertanyakan Kinerja PLN Pulung Kencana
Ketua Tim Pengendalian Inflasi tahun 2022 tersebut menyampaikan, terdapat 10 kota dan kabupaten dengan tingkat inflasi tertinggi di bulan Agustus. Diantaranya, Liwung, Bungo, Padang, Sibolga, Jambi Kotabaru, Sempit, Tanjung Selor, Jayapura, dan Sintang.
Sedangkan, 10 kabupaten/kota dengan tingkat inflasi terendah diantaranya Jakarta, Sukabumi, Cirebon Bogor, Bandung, Tembilahan, Lhokseumawe, Pematang Siantar, Dumai dan Medan.
"Sementara ketahanan stok komoditas pangan strategi per September, pada level surplus/ tahan di 34 provinsi diantaranya komunitas bawang putih, daging ayam dan daging sapi. Untuk kondisi rawan pada komunitas cabai dan telur ayam. Lalu, pada kondisi rentan atau tidak aman saat ini cabai rawit dan cabai besar di 10 provinsi,” jelasnya.
Terkait dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menaikkan subsidi yang sekarang kebutuhannya berdasarkan APBN untuk pertalite. Misalnya dipatok di 23 juta sudah naik ke 29 juta.
BACA JUGA:Analis: Buyback Saham BBRI Beri Sinyal Positif bagi Investor
Demikian juga kebutuhan solar yang 15 juta menjadi 17 juta, akibatnya subsidi yang dipatok Rp 500 triliun atau 502, meningkat menjadi Rp 698 triliun.
“Jika kita tekan, turunnya pun tidak terlalu banyak. Sehingga ini pun menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah,” imbuhnya.
Airlangga menuturkan, Pemerintah sudah mengalokasikan untuk BLT sebesar Rp 12,4 triliun untuk diberikan kepada 16 juta pekerja dan dana yang transfer umum yang sebesar Rp 2,17 triliun.
“Dengan harapan, kontribusi daerah dapat membantu penanganan kenaikan inflasi. Termasuk ojek, transportasi umum, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Karena itu, dibutuhkan langkah-langkah ekstra untuk menjaga kestabilan harga untuk mengendalikan inflasi daerah, terlebih mengantisipasi kenaikan inflasi pada akhir tahun,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: