Bus Antikorupsi Roadshow ke Kota Metro, KPK Ajak Masyarakat Berani Laporkan Indikasi Gratifikasi

METRO, RADARLAMPUNG.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia meminta masyarakat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melaporkan. Jika ditemukan adanya indikasi praktik gratifikasi yang dilakukan oleh oknum pejabat dan jajarannya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK RI Cahya H. Harefa mengatakan, pemberantasan korupsi tentu harus melibatkan semua pihak sesuai dengan kapasitasnya.

“Kita mengajak masyarakat untuk berani melaporkan jika ditemukan indikasi gratifikasi,” katanya saat roadshow bus antikorupsi KPK di Kota Metro, Provinsi Lampung.

Dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, diperlukan adanya upaya edukasi dan membangun integritas di pemerintah daerah. 

BACA JUGA:Ya Ampun, Wanita Ini Kena Tipu Rp 1,4 Miliar Oleh Oknum Ngaku Kerabat Pejabat Ternama di Lampung

“Upaya itu juga bisa dilakukan dengan memperbaiki sistem dahulu, membudayakan antikorupsi, serta meningkatkan peran serta masyarakat,” tuturnya. 

KPK pun menginisiasi program kampenya antikorupsi KPK untuk dapat meningkatkan peran serta dan melibatkan masyarakat. Program tersebut juga bisa membangun dan meningkatkan partisipasi publik untuk pemberantasan korupsi. 

“Kita juga kenalkan edukasi dan kampanye tentang 9 nilai antikorupsi kepada masyarakat,” imbuhnya.

Masyarakat dapat melaporkan indikasi  gratifikasi dengan melaporkannya. KPK juga mengajak ASN untuk melaporkan temuan tindak pidana gratifikasi yang melibatkan pejabat.

BACA JUGA:Riana Sari Arinal Dorong Peningkatan Kualitas Daya Saing Produk IKM Lampung

“ASN juga bisa berkontribusi dengan melaporkan penerimaan gratifikasi, membangun sistem serta manajemen antikorupsi, juga melakukan kampanye dan pendidikan antikorupsi,” tukasnya.

Wali Kota Metro dr Wahdi Sirajuddin, SpOG berharap, kedatangan KPK tersebut dapat memberikan motivasi untuk memberikan penyelenggaraan pemerintahan yang paling baik di Kota Metro.

“Terlebih, Kota Metro sedang berupaya memberikan tata kelola yang baik, membangun good governance, dan berupaya menciptakan masyarakat yang madani. Ke depannya pun nanti mampu bersinergi dan berkolaborasi dengan baik sehingga pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan lebih optimal lagi,” pungkasnya. (*)

Sumber: