Pengamat Ungkap Beragam Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 2024

BACA JUGA:Pilkada Lampung Barat Berjalan Lancar Tanpa Politik Uang dan PSU

"Sebagian masyarakat merasa suara mereka hanya dihargai sebatas materi, bukan kepentingan jangka panjang, dikarenakan misal dalam pemilihan karena tidak ada yang membagi uang atau sembako, mereka tidak mau ke TPS dikarenakan suara mereka tidak dianggap," bebernya. 

Lalu faktor sosial ekonomi, pemilih dari kelompok ekonomi lemah seringkali lebih fokus pada kebutuhan mendesak daripada ikut Pemilihan Kepala Daerah. 

Selain itu, warga yang bekerja di luar daerah atau memiliki mobilitas tinggi mungkin tidak bisa pulang untuk memberikan suara.

"Apalagi kalau diukur dengan apabila mereka pulang untuk memilih maka akan mengganggu ekonomi mereka," ungkapnya.

BACA JUGA:Tahapan Tungsura, Bawaslu Lampung Barat Tangani 100 Kejadian Khusus

Di sisi lain, kurangnya KPU dan pemerintah daerah sosialisasi dan akuratnya data pemilih, terkadang kurang maksimal dalam menyampaikan informasi Pilkada, termasuk pentingnya partisipasi dan cara memilih. 

Menurutnya, keakuratan Daftar Pemilih Tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari menyumbang partisipasi pemilih.

DPT yang tidak akurat atau valid akan sangat berpengaruh kepada partisipasi, misal masih ditemukan dalam DPT orang yang sudah meninggal, pindah domisili, maupun orang yang seharusnya masuk DPT malah tidak masuk. 

Senada, Pengamat Politik dari FISIP Universitas Lampung (Unila) Darmawan Purba juga menilai ada beberapa faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi.

BACA JUGA:Segera Rebut Kuota Link DANA Kaget, Raih Saldo Gratis Rp 50 Ribu Sekali Klik Langsung Cair

"Faktor non-teknis, yakni ada pemilih yang tidak ikut karena berbagai alasan teknis seperti sakit, sibuk bekerja, keluar kota, dan sebagainya," tambahnya. 

Menurutnya, hal itu sebenarnya jadwal Pilkada sudah dari jauh hari disosialisasikan. Artinya memang tidak bisa dihindari, pemilih banyak juga yang memilih aktivitas lain sehingga tidak memilih.

Darmawan juga mengungkap adanya faktor teknis politis. Yakni saat pemilih tidak memilih karena tidak memiliki surat undangan memilih. 

"Ini sepenuhnya KPU bertanggung jawab atas masyarakat yang tidak memilih karena alasan tidak mendapat undangan. Kalau diperkirakan, jumlahnya kecil pada bagian ini," bebernya. 

Sumber: