Bahas Opsi Pembayaran Hutang Pemkab Pesisir Barat

Bahas Opsi Pembayaran Hutang Pemkab Pesisir Barat

DPRD Pesisir Barat rapat pembahasan raperda APBD tahun 2023 ditingkat Badan Anggaran bersama TAPD Pesisir Barat, Kamis 20 Oktober 2022. FOTO YAYAN PRANTOSO/RADARLAMPUNG.CO.ID --

PESISIR BARAT, RADARLAMPUNG.CO.ID - Wakil Ketua II DPRD Pesisir Barat Ali Yudiem menyatakan hingga kini pemkab masih memiliki hutang dengan rekanan dan pihak terkait lainnya sebesar Rp 150 miliar lebih.

Termasuk piutang dengan PT Jaya Konstruksi dan PT Nindya Karya selaku rekanan yang mengerjakan pembangunan perkantoran Pemkab Pesisir Barat.

”Tanggung jawab Pemkab Pesbar sangat berat. Karena ini kaitannya dengan APBD tahun anggaran 2023. Artinya, dengan hutang yang sangat besar itu, tentu akan berdampak pada daerah,” tegas Ali Yudiem saat paripurna pembahasan Raperda APBD 2023, Kamis 20 Oktober 2022. 

Menurut Ali Yudiem, di tahun anggaran 2023 mendatang, hutang pemkab itu harus dibayarkan. Karena itu, dalam pembahasan di tingkat badan anggaran tersebut pihaknya juga minta ada ketegasan dari Pemkab Pesisir Barat. 

BACA JUGA: Ratusan Warga Geruduk RSUD Ragab Begawe Caram Mesuji, Penyebabnya...

Apakah akan dilunaskan atau dibayar 50 persen terlebih dahulu. Dan itu belum ada kesimpulan. 

Untuk itu, dalam pembahasan selanjutnya diharapkan sudah ada kesimpulan terkait dengan piutang pemkab.

“Ada dua opsi untuk pembayaran piutang pemkab. Pertama, semua hutang itu dilunasi, namun dengan catatan semua OPD tidak ada kegiatan. Dan opsi kedua, dibayarkan 50 persen lebih dahulu, yang jelas ini masih dalam pembahasan bersama,” tegas Ali Yudiem.

Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pesisir Barat Kasmir dalam pembahasan tersebut menyampaikan, terkait dengan piutang pemkab, itu sudah berlangsung lama. 

BACA JUGA: Catat! Lima Obat yang Mengandung Etilen Glikol dan Dietilen Glikol Melebihi Ambang Batas

Total piutang mencapai Rp150 miliar lebih. Seperti dengan PT Jaya Kontruksi sekitar Rp 66 miliar dan PT Nindya Karya masih sekitar Rp 37 miliar.

“Selain itu, piutang dengan BPJS Kesehatan, retensi dengan pihak rekanan dan lainnya. Karena itu, di 2023, Pemkab Pesbar mengajukan pinjaman sebesar Rp 100 miliar. Salah satunya untuk menutupi piutang tersebut,” sebut Kasmir. (*) 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: