Realisasi Belanja APBN 2023 Wilayah Kerja KPPN Metro Capai 48,8 Persen

RADARLAMPUNG.CO.ID - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Metro telah menyalurkan Belanja APBN 2023 mencapai Rp 2,76 triliun atau sebesar 48,8 persen dari total pagu belanja APBN 2023 wilayah kerja KPPN Metro sebesar Rp 5,6 triliun.

Realisasi Belanja APBN tersebut dicatat pada Semester I Tahun Anggaran 2023. Hal ini disampaikan oleh Kepala KPPN Metro Tejo Prakosa.

“Belanja Negara yang tersalur pada Semester I Tahun 2023 pada wilayah kerja KPPN Metro terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 457 miliar dan Transfer Ke Daerah sebesar Rp 2,3 triliun," ujar Tejo.

Di mana, kata Tejo Prakosa, pada Tahun 2023, KPPN Metro memiliki tugas menyalurkan Belanja APBN sebesar Rp 5,6 triliun yang terbagi pada Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1 triliun dan Transfer Ke Daerah sebesar Rp 4,6 triliun.

BACA JUGA:Terjadi Silpa, Pemkab Lampung Timur Diminta Lebih Cermat dalam Menyusun Anggaran

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat yang mencapai 45,66 persen dari pagu terbagi dari Belanja Pegawai sebesar Rp 270 miliar, Belanja Barang Rp 173 miliar, Belanja Modal Rp 8,9 miliar, dan Bantuan Sosial sebesar Rp 4 miliar.

Sedangkan Realisasi Transfer Ke Daerah mencapai 49,48 persen dari pagu terdiri dari Dan Bagi Hasil sebesar Rp 48,5 miliar, Dana Alokasi Umum Rp 1,46 triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik Rp 29 miliar, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp 462 miliar, Dana Desa Rp 289 miliar, dan Dana Insentif Fiskal Rp 15 miliar.

“Persentase terendah untuk realisasi Belanja Pemerintah Pusat terdapat pada Belanja Modal yang baru mencapai 8,7 persen dari total pagu. Sedangkan untuk Transfer Ke Daerah, persentase terendah pada Dana Alokasi Khusus Fisik yang baru mencapai 15,33 persen,” tambah Tejo.

Lanjut Tejo Prakoso, KPPN Metro terus berupaya bersinergi dengan Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah agar Belanja APBN dapat direalisasikan. 

BACA JUGA:Kirab Pemilu Tiba di Mesuji, Komitmen Bersama Tingkatkan Partisipasi Pemilih

"Tetapi tetap perlu diingat bahwa Belanja APBN bukan hanya sekedar mengejar target penyerapan anggaran saja. Belanja APBN harus berkualitas sehingga manfaat yang diperoleh dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan mendorong perekonomian daerah," jelasnya.(*)

Sumber: