TPAKD Resmikan Desa Inklusi Keuangan di Lampung Selatan

LAMPUNG SELATAN, RADARLAMPUNG.CO.ID – Literasi dan inklusi keuangan di daerah perkotaan dan pedesaan masih mengalami kesenjangan. Hal ini diungkapkan berdasarkan hasil Survei Nasional tahun 2022.

Survei ini menyebutkan, sisi pemahaman maupun penggunaan produk/layanan keuangan untuk masyarakat yang berada di wilayah perdesaan relatif tertinggal dibandingkan dengan masyarakat yang berada di wilayah perkotaan.

Inklusi keuangan perkotaan mencapai 86,73 persen, tetapi di perdesaan baru 82,7 persen, terdapat gap sebesar 4 persen.

Sementara literasi keuangan perkotaan mencapai 50,5 persen dan di desa 48,4 persen, terdapat gap sebesar 2,1 persen.

BACA JUGA:Innalilahi, Satu-satunya Wakil PAN di DPRD Lampung Tengah Meninggal Dunia

Lantaran ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) berinisiatif untuk terus mengembangkan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Desa Wisata.

Salah satunya yakni dengan membentuk Desa Inklusi Keuangan di Desa Kelawi, Desa Seloretno dan Desa Bumidaya Kabupaten Lampung Selatan.

Dimana nantinya ke tiga desa ini akan didorong peningkatan inklusi keuangannya melalui kemandirian ekonomi desa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung, Kusnardi mengatakan, hingga saat ini sudah ada sebanyak 16 Desa Inklusi Keuangan di Provinsi Lampung. Tersebar di 5 Kabupaten, 3 Desa diantaranya berada di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Kelawi, Seloretno dan Bumidaya. 

BACA JUGA:Usai Inkrah, Unila Konsultasi Jabatan Guru Besar Prof Karomani dan Prof Heriyandi ke Kemendikbudristek

Salah satu desa terpilih merupakan Desa Wisata yang mendapatkan penghargaan Anugerah Desa Wisata tahun 2023.

"Desa Wisata merupakan tonggak perekonomian nasional melalui peluang usaha dan lapangan kerja yang semakin terbuka, sehingga Desa Wisata menjadi salah satu fokus kami dalam integrasinya dengan Desa Inklusi Keuangan," kata Kusnardi.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto menambahkan, Desa Inklusi Keuangan kali ini hadir dengan skema yang lebih berbeda dari sebelumnya.

Jika sebelumnya Desa Inklusi Keuangan hanya dilengkapi dengan Industri Jasa Keuangan di Provinsi Lampung, kali ini diintegrasikan dengan konsep Bank Sampah. 

Sumber: