Alhamdulilah, Bansos Sembako Cair, Puluhan Ribu KPM Diminta Cek Saldo Dana Kartu KKS di Bank Himbara

RADARLAMPUNG.CO.ID - Bagi Penerima bantuan, segera Cek Saldo dana di Bank Himbara dan Kantor Pos.

Sebab, Bantuan Sosial (Bansos) sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), mulai dicairkan oleh Kementrian Sosial (Kemensos) RI.

Pencairan itu, untuk dua bulan, yakni Juli dan Agustus untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Lampung Barat.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lampung Barat, Jaimin, SIP., mengatakan, cairnya salah satu Bansos tersebut, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan melalui aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).

BACA JUGA:Spesifikasi, Kelebihan dan Kekurangan TV Samsung 85 inch QLED 4K Q60C, Kualitas Gambar dan Audio yang Baik

"Kami menyarankan KPM untuk mengecek atau menarik saldo dana yang ada di Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) miliknya, dapat melalui langsung di ATM bank Himbara," ungkap Jaimin, Minggu 27 Agustus 2023.

Selain itu, KPM juga bisa menarik di outlet-outlet atau agen-agen bank Himbara yang ada atau bisa juga menarik saldo melaui agen-agen eks e-waroeng.

"Kalau mengalami kesulitan, bisa menghubungi atau berkoordinasi dengan para pendamping sembako dalam hal ini TKSK yang ada di masing-masing kecamatan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah daerah," katanya.

Menurut Jaimin, jumlah KPM di Lampung Barat penerima Bansos sembako atau BPNT berkisar 26 ribu hinggga 28 ribu KPM.

BACA JUGA:Pinjam Dana Tanpa Agunan dengan KUR Bank Mandiri, Simak Cara dan Syarat Lengkapnya

Jumlah ini fluktuatif, bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pada hasil verifikasi dan validasi (Verval) yang dilaksabakan secara online srtiap bulannya melalui aplikasi SIKS-NG Kemensos RI.

"Kalau untuk besaran bantuan yang diterima KPM setiap bulannya sebesar Rp 200 ribu dan bagi KPM yang belum mendapatkan KKS akan disalurkan melalui kantor pos terdekat," pungkas Jaimin seraya menambahkan, BPNT yang diterima diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. (*)

Sumber: