Program P3-TGAI Lampura Diduga Bermasalah

RADARLAMPUNG.CO.ID - Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang terletak di Desa Bumi Ratu, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara (Lampura) diduga tidak dikerjakan sesuai dengan pekerjaannya. 

Pasalnya dari 930 meter panjang yang seharusnya dikerjakan, itu hanya ada sekitar 800 meter saja dibuat. 

Sementara sisanya, tidak dipasangkan. Kuat dugaan anggarannya telah habis, sehingga tidak dapat dipasangkan menjadi pekerjaan P3-TGAI, atau drainase tersier. Yang menjadi tempat mengalir air dari daerah irigasi, setelah primer dan sekunder.

Dengan menelan anggaran diperkirakan mencapai Rp195 juta, ternyata dilapangan masih ada sisa paping yang belum dipasangkan sepanjang 100 meter lebih. Meski itu telah diklaim sudah diserah terimakan, pekerjaannya.

BACA JUGA:10 Dansat Brimob Masuk Mutasi Polri, Termasuk Dari Polda Lampung

Berdasarkan pantauan dilapangan, Jumat, 29 Desember 2023, pekerjaan irigasi, atau P3-TGAI terdpaat kelebihan material paving, atau piranti dinding dan dasar. Ada yang besar dan kecil, yang biasa dipasang dijaringan irigasi tersier tersebut.

Kepala Desa Bumi Ratu, Riswan mengklaim bahwasanya material paving yang menumpuk itu merupakan sisa pekerjaan. Bukan seperti dialamtkan kepada pekerjaan itu, dia beralasan material tersebut rencananya akan dipasangkan oleh petani pemilik lahan persawahan yang berada didaerah sekitar.

Dan pekerjaan itu, telah diserah terimakan. Dari total 192 pekerjaan tersebut, 103 telah diserah terimakan. Satu diantaranya adalah pekerjaan di desa dipimpinnya tersebut.

"Kita termasuk yang cepat, untuk serah terima di bulan Oktober 2023 lalu. Tidak persoalan kok, itu cuma kelebihan," kata dia, Sabtu 30 Desember 2023.

BACA JUGA:Polisi Imbau Masyarakat Tidak Bereuforia secara Over Saat Rayakan Tahun Baru, Isi Dengan Hal Yang Positif

Informasi dikumpulkan program P3-TGAI disana dikerjakan dengan spesifikasi, panjang volume sekitar 930 meter, yang menelan anggaran senilai hampir dua ratus juta rupiah, atau tepatnya Rp195 juta. 

"Dengan melihat fakta dilapangan demikian, itu menimbulkan pertanyaan, apakah ada pekerjaan yang memilik kelebihan material dibeli oleh rekanan, atau pelaksana dilapangan. Kan tidak mungkin," ujar sumber, yang enggan menyebutkan identitasnya kepada awak media.

Yang ada itu, lanjutnya, kekurangan material. Sehingga dipercaya itu dimanipulasi, dengan berbagai cara demi meraup keuntungan bagi pelaksananya.

",Kami minta aparat penegak hukum (APH) dapat turun ke lapangan langsung, guna melakukan pengecekan mendalam terkait adanya persoalan tersebut. Ketika turun kelaparan, baru kita melihat sebenarnya seperti apa," pungkasnya (*)

Sumber: