Pentingnya Penggalian Nilai Universal Agama untuk Menegakkan Etika dalam Bernegara

RADARLAMPUNG.CO.ID-Nilai-nilai universal agama dianggap sebagai sumber utama dan tertinggi dalam menciptakan moralitas di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemikiran ini menjadi sorotan utama dalam diskusi yang diadakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan tema "Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara: Etika dan Agama," yang berlangsung di Universitas Pattimura, Ambon.

Sebagai negara yang menjunjung kebebasan beragama sesuai konstitusi pada Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, Indonesia memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk menjalankan agama yang diyakininya.

Hal ini membawa konsekuensi logis bahwa setiap individu diharapkan tidak hanya memeluk agamanya, tetapi juga menjalankan nilai-nilai yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari.

BACA JUGA:Festival Gajian Spesial di Shopee, Dapatkan Diskon Sampai Dengan 1 Juta!

Nilai-nilai agama yang universal selalu sejalan dengan etika dan moralitas. Sehingga, ketika seseorang menjalankan ajaran agamanya dengan baik, ia juga akan bertindak secara etis.

Direktur Eksekutif Ma'arif Institute, Andar Nubowo, mengungkapkan bahwa religiusitas bangsa Indonesia telah tertanam dalam pembukaan UUD 1945 serta sila pertama Pancasila, yang oleh Buya Hamka disebut sebagai fondasi yang mempengaruhi sila-sila lainnya.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ajaran agama sering kali hanya dipraktikkan secara ritualistik tanpa pemahaman mendalam.

Agama menjadi simbol tanpa penghayatan yang nyata, dan hal ini terlihat dari perilaku para penyelenggara negara yang sering kali jauh dari etika.

BACA JUGA:Segera Cairkan Link DANA Kaget Kamis 26 September 2024, Ada Saldo Gratis Senilai Rp 266 Ribu

Menurut Andar, fenomena tersebut menciptakan paradoks di negara yang seharusnya religius seperti Indonesia.

Praktik-praktik korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh sebagian penyelenggara negara mencederai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan agama.

Halili Hasan, Direktur Eksekutif Ma'arif Institute, menambahkan bahwa masalah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga masyarakat.

Ia menyoroti pentingnya membentuk karakter masyarakat yang bertanggung jawab, karena elite yang terpilih pada dasarnya merupakan cerminan dari masyarakatnya.

Sumber: