Pemprov Lampung Jaga Stabilitas Harga Pengan

RADARLAMPUNG.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya mengendalikan harga komoditas pangan, terutama beras, minyak goreng, dan gula, guna menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Lampung, Elvira Umihanni, menyampaikan bahwa Gerakan Pangan Murah (GPM) dilaksanakan secara serentak di seluruh kecamatan.

Menurut Elvira, kabupaten/kota saat ini terus melakukan GPM secara bergantian setiap minggunya.

Ia menjelaskan bahwa komoditas seperti gula, minyak goreng, dan beras medium yang dijual dalam GPM didatangkan langsung dari Bulog.

BACA JUGA:Promo Indomaret Spesial Harga Paling Murah September, Diskon Cemilan Sosis Siap Makan

Harga yang ditawarkan adalah harga distributor tanpa subsidi, sehingga lebih murah dari harga pasar dan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain GPM, Pemprov Lampung juga menggelar operasi pasar, dan Bulog menyalurkan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Perekonomian Setprov Lampung, Rinvayanti, menyebutkan bahwa inflasi Lampung secara tahunan (year-on-year/y-on-y) berada di angka 1,05 persen.

Sementara secara bulanan (month-to-month/m-to-m), Lampung mengalami deflasi sebesar 1,47 persen pada Agustus, dan secara tahun berjalan (year-to-date/y-to-d) masih mencatat deflasi sebesar 0,08 persen.

BACA JUGA:Berbagi Link DANA Kaget Siang Ini, Klaim Amplop Saldo Dompet Digital

Penyebab utama deflasi, lanjut Rinva, adalah penurunan biaya pendidikan tingkat SMA dan SMP, serta turunnya harga bawang putih dan cabai rawit.

Meskipun demikian, ia menekankan pentingnya memantau harga pangan ke depan, karena komoditas tersebut kerap menjadi pemicu utama inflasi.

Ia menambahkan bahwa operasi pasar akan digencarkan apabila harga komoditas tidak stabil.

Selama harga masih terjaga, operasi pasar belum perlu dilakukan.

BACA JUGA:LDII Mesuji Silaturahmi dengan Bupati, Siap Bersinergi Bangun Daerah

Namun demikian, Bulog tetap menyalurkan beras SPHP sesuai permintaan daerah yang mengalami kenaikan harga.

Rinva juga menyebutkan bahwa beras merupakan salah satu komoditas yang paling berpengaruh terhadap inflasi dan harus dijaga stabilitas harganya.

Saat ini, harga beras medium di Lampung stabil di kisaran Rp12.000 hingga Rp13.500 per kilogram, sementara beras premium berkisar antara Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram.

"InsyaAllah, Lampung masih aman dan terkendali, tidak ada lonjakan harga yang signifikan," pungkasnya.

BACA JUGA:Sengketa Perbatasan Way Kanan dengan Kabupaten Tetangga Rampung, Proses Penegasan Batas Desa Berjalan Lancar

Ia berharap penyaluran beras secara masif pada Agustus lalu dapat menjaga stabilitas harga saat ini.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, diketahui mengikuti Rapat Koordinasi Terkait Perkembangan Situasi Nasional dan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (2/9/2025).

Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa inflasi nasional y-on-y pada Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31 persen, turun dari bulan sebelumnya yang sebesar 2,37 persen.

Dari 38 provinsi, 11 provinsi mengalami inflasi dan 27 provinsi mengalami deflasi.

BACA JUGA:Polres Way Kanan Gelar Tes Kesamaptaan dan Bela Diri Polri Semester II

Sektor makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebagai penyumbang inflasi tertinggi secara nasional.

Provinsi Lampung sendiri mencatat deflasi sebesar 1,47 persen, dengan Kota Bandar Lampung mengalami deflasi tertinggi di Sumatera yakni sebesar 1,81 persen.

Indeks Perkembangan Harga (IPH) M4 Lampung pada Agustus 2025 tercatat minus 0,43 persen, dengan komoditas penyumbang utama berupa cabai merah, bawang merah, dan beras.

Secara y-on-y, inflasi Lampung sebesar 1,05 persen, terendah di Pulau Sumatera dan masuk dalam Kuadran III sebaran inflasi provinsi nasional, yakni kategori inflasi rendah dan menurun dibanding bulan sebelumnya.

BACA JUGA:Promo Indomaret Harga Tebus Murah, Diskon Member Mulai 15 Persen

Selain isu inflasi, rapat juga membahas perkembangan situasi nasional pascaaksi unjuk rasa masyarakat dan mahasiswa.

Tercatat terdapat 107 titik aksi di 32 provinsi sejak 25 Agustus 2025, dengan situasi di Lampung dilaporkan berlangsung kondusif.

Mendagri Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada Gubernur Lampung karena dianggap berhasil menjaga kondusivitas penyampaian aspirasi masyarakat di wilayahnya.

"Terima kasih kepada kepala daerah yang telah mengambil langkah-langkah proaktif sesuai arahan, yang belum segera laksanakan," tegas Mendagri.

BACA JUGA:Cek Harga HP Low Budget Terbaru Dalam Seri Vivo Y04s, Masih Oke Nggak?

Dalam arahannya, Mendagri meminta seluruh kepala daerah dan Forkopimda melaksanakan rapat koordinasi, menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, menggelar doa lintas agama, serta menggencarkan program pro-rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial.

Ia juga mengimbau kepala daerah untuk menunda kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, menghindari pamer kemewahan, serta memastikan gaya hidup sederhana bagi pejabat dan keluarganya.

Mendagri meminta kepala daerah untuk tetap berada di wilayahnya dan tidak melakukan perjalanan ke luar negeri selama situasi belum stabil.

Ia juga menegaskan pentingnya menjamin kebebasan berpendapat sesuai konstitusi dan pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), namun tetap dalam batas yang tidak anarkis.

BACA JUGA:Bupati Tanggamus Groundbreaking Jembatan Ulu Semong Penghubung Dua Kabupaten

"Daerah yang mengalami kerusakan fasilitas umum akibat aksi harus segera melakukan perbaikan agar pelayanan publik dan aktivitas ekonomi tidak terganggu," ujar Mendagri.

 

Ia juga mengingatkan agar komunikasi publik kepala daerah dilakukan secara santun, sederhana, dan tidak menyinggung masyarakat agar kondusivitas sosial tetap terjaga. 

Sumber: