Kada Perlu Buka Ruang Kritik Untuk Jaga Sensitivitas Terhadap Persoalan Publik

RADARLAMPUNG.CO.ID - Kinerja kepala daerah (Kada) baru di Provinsi Lampung mendapat sorotan positif masyarakat pada semester pertama 2025 ini.

Survei terbaru Litbang Radar Lampung Media Group (RLMG) menunjukkan Bandar Lampung, Tanggamus, dan Lampung Selatan (Lamsel) menduduki tiga besar tingkat kepuasan tertinggi atau grade A dari 14 kabupaten/kota (minus Kabupaten Pesawaran karena Kada baru terpilihnya belum dilantik).

Kemudian delapan daerah masuk kategori sedang atau grade B, yaitu Kota Metro, Tulang Bawang, Lampung Timur, Pringsewu, Lampung Tengah, Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Tulang Bawang Barat.

Sisanya, tiga kabupaten masuk kategori rendah atau grade C dengan tingkat kepuasan di bawah 70 persen, yaitu Kabupaten Mesuji, Way Kanan, dan Lampung Utara.

BACA JUGA:Bupati Riyanto Pamungkas Ajak Masyarakat Pringsewu Santuni Anak Yatim

Menanggapi hasil survey Litbang RLMG ini, Akademisi Universitas Lampung (Unila) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vincensius Soma Ferrer, S.A.N.,M.Si mengatakan, secara sederhana, kepala daerah memegang peran penting sebagai motor penggerak adaptasi pemerintah daerah agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan publik. 

Kata Soma, tingkat kepuasan maupun ketidakpuasan masyarakat terhadap kepala daerah dapat diukur dengan parameter tersebut sebagai tolak ukur efektivitas kebijakan.

Namun yang perlu menjadi catatan kritis dan perlu diperhatikan, disampaikan Soma, kepala daerah yang terjebak pada euforia kepuasan, tanpa membuka ruang kritik, berisiko kehilangan sensitivitas terhadap persoalan-persoalan publik yang justru tengah berkembang di masyarakat.

"Kepala daerah perlu membuka ruang kritik sebagai bahan evaluasi dalam pemerintahannya. Jangan menjadi kepala daerah yang menutup diri akan sumbangan saran atau anti kritik," ujar Soma kepada Radarlampung.co.id, Senin 7 Juli 2025.

BACA JUGA:Salurkan 40 Kursi Roda untuk Anak-anak Pengidap Cerebral Palsy, Begini Pesan Haru Bupati Tulang Bawang

Lanjut Soma, dalam kerangka keilmuan, kepuasan yang terlalu tinggi kerap memunculkan zona nyaman kebijakan (policy comfort zone).

Kondisi ini muncul ketika pemerintah daerah menganggap segala sesuatunya telah berjalan baik, padahal masih terdapat masalah-masalah struktural yang luput dari perhatian.

Seperti, penilaian kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Litbang RLMG, ada yang daerah yang tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan poin-poin penilaian seperti bidang infrastruktur, kesehatan, dan lainnya.

"Situasi ini sangat berisiko melemahkan kemampuan untuk menangkap tanda-tanda perubahan sosial yang memerlukan respons cepat dan tepat," ucapnya.

Sumber: