Percepat Pembayaran PKB dan BBNKB, Pemprov Lampung Kerahkan UPTD dan Pamong

RADARLAMPUNG.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan percepatan pencapaian target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi fokus utama menjelang triwulan akhir 2025.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, usai memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan PKB dan BBNKB di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung, Senin 29 September 2025.

Marindo menjelaskan evaluasi kali ini difokuskan pada kinerja para kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menangani Pajak Kendaraan Bermotor di kabupaten dan kota.

Ia menekankan bahwa memasuki akhir September dan awal Oktober seluruh jajaran harus bekerja maksimal dalam tiga bulan ke depan.

BACA JUGA:BPS Lampung Luncurkan Tiga Buku Statistik dan Gencarkan Sosialisasi SE2026

“Dalam tiga bulan terakhir ini, kita fokus memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk membayar pajak sekaligus mengoptimalkan data wajib pajak yang ada,” ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi dengan bupati, wali kota, serta pamong di tingkat kecamatan hingga kelurahan perlu diperkuat agar realisasi pembayaran pajak bisa tercapai.

Marindo menegaskan strategi yang ditempuh untuk realisasi PKB saat ini adalah memperkuat kerja sama lintas daerah.

“Terobosannya adalah kolaborasi nyata dengan para bupati dan wali kota. Data wajib pajak saat ini belum semuanya terealisasi," ungkapnya.

BACA JUGA:Prompt Gemini AI Untuk Foto Estetik di Aquarium

"Maka dengan menggandeng pamong seperti camat dan lurah, kita menggugah masyarakat untuk segera membayar pajak,” tegasnya.

Ia menjelaskan pendekatan langsung ke masyarakat sebenarnya bukan hal baru.

Upaya seperti door to door telah lama dilakukan, namun kini diminta dilakukan secara lebih intens dan terfokus.

“Kalau door to door itu sudah dilakukan sejak dulu, jadi bukan hal yang baru," klaimnya.

BACA JUGA:Pemkot Bandar Lampung Respon Kontroversi Hibah Pembangunan Gedung Kejati Lampung

"Yang kami tekankan sekarang adalah kepala UPTD harus lebih banyak turun ke lapangan di wilayah masing-masing,” kata Marindo.

Ia menegaskan tiga bulan terakhir di tahun ini menjadi periode krusial untuk mengejar target pendapatan daerah dari sektor PKB dan BBNKB.

“Dalam waktu tiga bulan terakhir inilah kesepakatan kita untuk benar-benar menggugah para wajib pajak agar melakukan pembayaran," imbuhnya.

"Fokusnya bukan pada program baru, tapi optimalisasi yang sudah berjalan,” tambahnya. 

 

BACA JUGA:Prompt Gemini AI Untuk Foto Estetik di Aquarium

Pemprov Lampung berharap dengan dukungan pemerintah kabupaten dan kota serta aparat wilayah, realisasi PKB dan BBNKB dapat ditingkatkan signifikan hingga akhir tahun anggaran 2025.

Sumber: